Di tengah dinamika politik nasional, ruang publik dipenuhi oleh perdebatan yang nyaris tidak pernah berhenti. Polemik mengenai angka pertumbuhan ekonomi, efektivitas pembangunan infrastruktur, dinamika kabinet, hingga sengketa elektoral silih berganti mendominasi perhatian publik. Politik seolah bergerak tanpa henti. Namun, di balik keramaian itu, terdapat kekosongan yang jauh lebih mendasar, kita terlalu sibuk memperdebatkan gejala, tetapi jarang mempertanyakan penyebab gejala tersebut.
Kita sering menyebut bahwa persoalan politik muncul karena harapan masyarakat tidak sesuai dengan kenyataan. Akan tetapi, pertanyaan yang lebih penting adalah kenyataan yang mana? Apakah realitas politik dibangun berdasarkan persepsi subjektif yang lahir dari kepentingan individu dan kelompok, ataukah bertumpu pada realitas objektif yang mengarah pada kepentingan publik? Perbedaan ini menentukan arah kebijakan negara sekaligus kualitas demokrasi yang kita bangun.
Kehilangan Pandangan Dunia
Salah satu persoalan mendasar politik Indonesia adalah semakin kaburnya pandangan dunia (worldview) yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. Dalam kajian filsafat politik, pandangan dunia merupakan seperangkat asumsi dasar tentang hakikat manusia, kehidupan, dan tujuan bernegara. Dari pandangan dunia inilah lahir ideologi sebagai pedoman praktis dalam merumuskan kebijakan publik. Persoalannya, praktik politik kita sering kali berjalan terbalik.
Ideologi lebih banyak dipahami sebagai slogan atau simbol politik, sementara pandangan dunia yang melandasinya justru diabaikan. Akibatnya, kebijakan publik kehilangan orientasi filosofis dan lebih sering ditentukan oleh kepentingan elektoral, tekanan ekonomi jangka pendek, atau kalkulasi politik sesaat. Politik akhirnya berubah menjadi arena pragmatisme yang mengejar hasil instan tanpa arah yang jelas mengenai tujuan akhir pembangunan bangsa.
Dominasi Positivisme dalam Kebijakan Publik
Kecenderungan tersebut tidak dapat dilepaskan dari dominasi paradigma positivisme dalam dunia akademik maupun birokrasi. Positivisme menempatkan fakta yang dapat diukur sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang sah. Keberhasilan negara kemudian direduksi menjadi statistik pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan, atau capaian administratif.
Paradigma ini memang menghasilkan ukuran yang mudah dievaluasi, tetapi pada saat yang sama mengabaikan dimensi moral, etika, dan spiritual yang juga menentukan kualitas kehidupan berbangsa. Akibatnya, pembangunan sering dipersepsikan berhasil hanya karena indikator ekonomi meningkat, meskipun kesenjangan sosial melebar, kepercayaan publik menurun, dan integritas politik mengalami kemunduran.
Dalam kerangka seperti ini, manusia perlahan direduksi menjadi sekadar angka dalam laporan pembangunan atau faktor produksi dalam mesin ekonomi. Politik kehilangan orientasinya sebagai instrumen untuk memuliakan manusia dan berubah menjadi mekanisme pengelolaan statistik semata.
Kritik terhadap Dua Kutub Ideologi Modern
Dominasi cara berpikir tersebut juga terlihat dalam pertarungan ideologi modern. Kapitalisme berangkat dari pandangan dunia yang cenderung materialistik dan empiris, sehingga keberhasilan sering diukur berdasarkan akumulasi keuntungan dan efisiensi pasar. Selama menghasilkan pertumbuhan ekonomi, berbagai praktik dapat dianggap benar meskipun memperlebar ketimpangan sosial.
Sebaliknya, sosialisme dan komunisme berusaha mengoreksi ketimpangan tersebut melalui cita-cita kesetaraan. Namun, dalam praktiknya, keduanya tetap berangkat dari kerangka materialisme historis yang menempatkan dinamika ekonomi sebagai motor utama perubahan masyarakat. Dimensi metafisik dan moral yang melampaui kepentingan material tidak memperoleh tempat yang memadai.
Konsep masyarakat tanpa kelas yang menjadi tujuan komunisme juga menyimpan persoalan filosofis. Jika seluruh kontradiksi sosial dianggap telah selesai, maka sejarah kehilangan daya geraknya. Padahal, kehidupan manusia selalu berkembang melalui proses refleksi, koreksi, dan pencarian nilai yang tidak pernah berhenti.
Pada titik inilah kapitalisme maupun sosialisme sama-sama menunjukkan keterbatasannya. Keduanya menawarkan tujuan yang tetap berada dalam horizon material, sementara kebutuhan manusia tidak berhenti pada pemenuhan aspek ekonomi semata. Manusia juga mencari makna, keadilan, dan tujuan hidup yang melampaui kepentingan materi.
Menggugat Strategi Penguatan Ideologi Nasional
Kondisi tersebut juga tercermin dalam strategi penguatan ideologi nasional. Upaya membumikan Pancasila sering kali lebih menekankan kampanye, sosialisasi, dan kegiatan seremonial daripada penguatan argumentasi akademik yang mampu menjelaskan relevansinya secara universal.
Strategi seperti ini memang dapat membangun kesadaran sesaat, tetapi belum tentu melahirkan keyakinan yang mendalam. Opini publik dapat berubah mengikuti dinamika politik, sedangkan pandangan dunia hanya dapat dibangun melalui pendidikan, tradisi intelektual, dan pembiasaan berpikir kritis.
Akibatnya, Pancasila sering dipertahankan melalui pendekatan simbolik, misalnya dengan menyebutnya sebagai ideologi yang sakti, tanpa diikuti penjelasan filosofis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Di tingkat internasional, kondisi ini membuat Pancasila lebih sering dipahami sebagai identitas nasional Indonesia daripada sebagai sistem pemikiran yang memiliki kontribusi terhadap perdebatan filsafat politik global.
Padahal, jika dikembangkan secara serius, Pancasila memiliki peluang untuk ditawarkan sebagai paradigma alternatif yang berupaya menjembatani pertentangan antara individualisme yang ekstrem dan kolektivisme yang berlebihan. Potensi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila Pancasila dikembangkan sebagai tradisi intelektual yang terbuka terhadap kritik, dialog, dan pengembangan ilmu pengetahuan.
Menuju Politik yang Berakal
Pada akhirnya, persoalan utama politik Indonesia bukan semata-mata pergantian elite, perubahan kabinet, atau kompetisi elektoral. Persoalan yang lebih mendasar adalah hilangnya orientasi filosofis dalam penyelenggaraan negara. Politik lebih sering dipahami sebagai perebutan kekuasaan daripada sebagai ikhtiar kolektif untuk mewujudkan keadilan.
Karena itu, yang perlu dibangun bukan hanya reformasi kelembagaan, tetapi juga reformasi cara berpikir. Politik memerlukan fondasi pandangan dunia yang mampu menghubungkan rasionalitas, moralitas, dan dimensi spiritual dalam satu kesatuan. Kesadaran bahwa manusia bertanggung jawab bukan hanya kepada hukum positif, tetapi juga kepada nilai-nilai moral yang lebih tinggi, merupakan prasyarat bagi lahirnya politik yang berkeadaban.
Tanpa fondasi tersebut, demokrasi hanya akan menghasilkan kompetisi tanpa arah, sementara pembangunan hanya menjadi akumulasi angka tanpa makna. Sebaliknya, ketika politik berpijak pada pandangan dunia yang kokoh, negara tidak sekadar mengejar kemajuan material, tetapi juga membangun peradaban yang memuliakan manusia sebagai tujuan utama kehidupan bernegara.
0 comments:
Posting Komentar