Menggugat Egosentrisme Kelompok dalam Politik

 

Krisis demokrasi sering dibicarakan seolah-olah persoalannya hanya terletak pada prosedur pemilu yang mahal, partai yang tidak demokratis, koalisi yang transaksional, atau kebijakan pemerintah yang tidak populer. Semua itu benar. Tetapi ada persoalan yang lebih dalam dan jarang dibicarakan tentang demokrasi kita tidak hanya menghadapi politisi yang memiliki ego, tetapi institusi politik yang sering mengubah ego pribadi menjadi kekuasaan politik. Di sinilah masalahnya menjadi serius.

Politik pada dasarnya membutuhkan manusia. Tetapi ketika institusi politik lemah, manusia yang masuk ke dalamnya tidak selalu menjadi lebih baik karena kekuasaan. Sebaliknya, kekuasaan dapat memperbesar ambisi, memperpanjang loyalitas personal, dan mengubah kepentingan kelompok menjadi seolah-olah kepentingan publik. Karena itu, persoalan demokrasi bukan sekadar apakah seseorang memiliki ego atau tidak. Manusia tanpa ego itu juga masalah. Namun persoalannya adalah apa yang dilakukan institusi terhadap ego tersebut. Apakah institusi membatasi ego kekuasaan, atau justru memberinya ruang untuk tumbuh?

Dari Ego Pribadi Menjadi Ego Kekuasaan

Politik selalu memiliki dimensi personal. Pemimpin membutuhkan ambisi untuk memperoleh kekuasaan, partai membutuhkan figur untuk memenangkan pemilu, dan kandidat membutuhkan kemampuan membangun citra. Ambisi, dengan demikian, bukan sesuatu yang otomatis buruk. Masalah muncul ketika ambisi tidak lagi dikendalikan oleh institusi.

Ego pribadi kemudian berkembang menjadi ego kekuasaan. Kekuasaan tidak lagi dipandang sebagai instrumen untuk menjalankan mandat publik, tetapi sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Jabatan menjadi tujuan. Loyalitas kepada figur menjadi lebih penting daripada loyalitas kepada institusi. Kritik diperlakukan sebagai ancaman. Perbedaan pendapat dianggap sebagai pembangkangan. Pada titik inilah demokrasi dapat mengalami paradoks.

Secara prosedural, pemilu tetap berlangsung. Pergantian kekuasaan tetap dimungkinkan. Partai politik tetap berdiri. Parlemen tetap bersidang. Pemerintah tetap membuat kebijakan. Tetapi di balik semua prosedur itu, politik dapat bergerak menuju personalisasi kekuasaan.

Demokrasi akhirnya tetap hidup secara prosedural, tetapi kehilangan substansi pengendalian terhadap kekuasaan. Itulah yang saya sebut sebagai politik tanpa jiwa, dimana politik yang masih memiliki institusi, tetapi institusinya kehilangan  nuranin dan daya untuk menundukkan kepentingan pribadi kepada kepentingan publik.

Firaun Tidak Selalu Bermahkota

Dalam sejarah, Firaun merupakan simbol kekuasaan yang menempatkan dirinya sebagai pusat dunia. Dalam politik modern, Firaun tidak harus duduk di singgasana dan mengenakan mahkota. Namun dapat muncul melalui mekanisme demokrasi. Ia dapat memenangkan pemilu. Ia dapat memperoleh legitimasi suara rakyat. Ia dapat memimpin partai. Ia dapat membangun koalisi. Bahkan ia dapat berbicara atas nama kepentingan rakyat.

Karena itu, persoalan politik modern bukan lagi sekadar bagaimana mencegah munculnya penguasa yang tidak demokratis. Persoalannya adalah bagaimana mencegah demokrasi menghasilkan kekuasaan yang semakin personal. Di sinilah kita perlu membedakan antara demokrasi sebagai prosedur dan demokrasi sebagai pembatas kekuasaan.

Seorang pemimpin dapat memperoleh kekuasaan melalui pemilu, tetapi belum tentu menggunakan kekuasaan tersebut secara demokratis. Sebuah partai dapat menggelar kongres, tetapi belum tentu memiliki demokrasi internal. Pemerintah dapat menghasilkan banyak kebijakan, tetapi belum tentu kebijakan tersebut lahir dari proses yang benar-benar mendengar kepentingan publik. Demokrasi tidak cukup hanya menghasilkan pemimpin yang menang. Demokrasi harus mampu memastikan bahwa orang yang menang tidak menjadi terlalu kuat untuk dikoreksi.

Partai Politik: Ketika Ego Personal Berubah Menjadi Ego Kelompok

Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika masuk ke dalam partai politik. Partai seharusnya menjadi institusi yang mengagregasikan kepentingan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, partai juga dapat berubah menjadi mesin untuk mempertahankan kepentingan elite. Di sinilah terjadi perubahan penting dimana ego individu berubah menjadi ego kelompok.

Seorang politisi mungkin awalnya berjuang untuk kepentingan dirinya. Ketika ia memiliki jaringan, sumber daya, loyalis, dan posisi dalam partai, kepentingan tersebut dapat berkembang menjadi kepentingan kelompok. Ketika kelompok tersebut menguasai struktur organisasi, ia dapat berkembang lagi menjadi kepentingan elite. Pada tahap tertentu, partai tidak lagi bertanya apa yang dibutuhkan masyarakat?, pertanyaannya berubah menjadi apa yang membuat organisasi kita tetap berkuasa?, perubahan kecil dalam pertanyaan tersebut memiliki konsekuensi politik yang besar.

Rekrutmen politik dapat lebih mengutamakan kedekatan daripada kapasitas. Kandidat dapat dipilih berdasarkan elektabilitas dan loyalitas, bukan semata-mata kompetensi. Kebijakan dapat dirancang dengan mempertimbangkan kalkulasi elektoral. Kritik internal dapat dianggap mengganggu soliditas. Dan kader dapat belajar bahwa karier politik lebih bergantung pada hubungan dengan elite daripada kemampuan memperjuangkan kepentingan publik. Pada kondisi seperti ini, partai tidak lagi sekadar menjadi kendaraan politik. Tetapi menjadi ruang reproduksi kekuasaan.

Ironisnya, semakin kuat personalisasi dalam partai, semakin lemah institusi partainya. Dan semakin lemah institusi partai, semakin besar ketergantungan organisasi terhadap figur. Lingkarannya menjadi sempurna antara figur memperkuat partai, tetapi partai yang lemah justru semakin membutuhkan figur.

Pemerintahan yang Terjebak dalam Logika Elektoral

Persoalan yang sama dapat merembet ke pemerintahan. Kebijakan publik idealnya berangkat dari persoalan masyarakat, bukti, kebutuhan jangka panjang, serta kepentingan umum. Tetapi dalam politik elektoral, kebijakan juga selalu berhadapan dengan pertanyaan apakah kebijakan ini menguntungkan secara politik?

Di sinilah kebijakan publik dapat kehilangan orientasi jangka panjang. Program yang hasilnya cepat terlihat lebih mudah dijual daripada reformasi yang manfaatnya baru terasa bertahun-tahun kemudian. Kebijakan yang populer lebih mudah memperoleh dukungan daripada kebijakan yang benar tetapi tidak populer. Pemerintah dapat terdorong mengejar persepsi keberhasilan, bukan semata-mata keberhasilan substantif. Akibatnya, politik berubah menjadi perlombaan mengelola citra.

Pemerintah tidak hanya dituntut menyelesaikan masalah. Pemerintah juga dituntut terlihat berhasil menyelesaikan masalah. Perbedaan antara keduanya sangat penting. Sebuah kebijakan dapat terlihat berhasil secara politik tetapi gagal secara substantif. Sebaliknya, sebuah reformasi dapat secara politik tidak populer tetapi sangat penting bagi masa depan negara. Jika kalkulasi elektoral terlalu dominan, pemerintah akan cenderung memilih yang pertama. Demokrasi tidak Kekurangan Pemilu, tetapi Kekurangan Pembatas Kekuasaan

Karena itu, saya tidak sepakat jika krisis demokrasi hanya dijelaskan melalui kualitas moral individu. Mengatakan bahwa persoalan kita adalah politisi yang egois memang mudah. Tetapi argumen tersebut terlalu sederhana. Pertanyaan yang lebih penting adalah mengapa sistem politik kita memungkinkan ego tersebut menghasilkan kekuasaan yang begitu besar ?

Di sinilah perhatian harus diarahkan kepada institusi. Partai membutuhkan mekanisme demokrasi internal yang nyata. Rekrutmen politik membutuhkan sistem yang lebih transparan. Pengambilan keputusan harus membuka ruang bagi perbedaan pendapat. Pendanaan politik membutuhkan akuntabilitas. Parlemen harus memiliki kapasitas pengawasan yang kuat. Pemerintah membutuhkan mekanisme evaluasi yang tidak sekadar bersifat administratif. Dan masyarakat sipil harus memiliki ruang yang cukup untuk mengawasi kebijakan.

Dengan kata lain, kita tidak boleh membangun demokrasi berdasarkan asumsi bahwa semua pemimpin akan menjadi manusia baik. Demokrasi yang matang justru dibangun berdasarkan kesadaran bahwa manusia memiliki kepentingan, ambisi, dan ego. Karena itu, kekuasaan harus selalu dapat diawasi, dikoreksi, dan dibatasi.inilah pelajaran penting dari demokrasi modern: jangan menggantungkan keselamatan publik pada kebaikan hati penguasa.

Dari siapa Pemimpinnya?, menjadi seberapa besar kekuasaan bisa dikendalikan?, Perdebatan politik Indonesia terlalu sering terjebak pada pertanyaan tentang siapa yang memimpin. Siapa presidennya? Siapa ketua partainya? Siapa kandidat yang paling kuat? Siapa figur yang paling populer? Pertanyaan tersebut penting, tetapi tidak cukup. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah seberapa kuat institusi ketika berhadapan dengan pemimpin yang sangat kuat?

Jika jawabannya lemah, maka persoalannya bukan lagi siapa orangnya. Hari ini mungkin kita mendapatkan pemimpin yang baik. Tetapi demokrasi tidak boleh dibangun dengan asumsi bahwa pemimpin baik akan selalu datang. Besok bisa saja datang pemimpin yang berbeda. Karena itu, institusi harus dirancang untuk tetap bekerja bahkan ketika orang yang memegang kekuasaan tidak sempurna.

Inilah perbedaan antara demokrasi yang bergantung pada figur dan demokrasi yang bergantung pada institusi. Demokrasi yang sehat bukan demokrasi tanpa pemimpin kuat. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang tidak membiarkan pemimpin kuat menjadi institusi itu sendiri.

Politik Harus Mengubah Ego Menjadi Tanggung Jawab

Di titik ini, gagasan tentang evolusi ego tetap relevan, tetapi perlu ditempatkan dalam konteks politik. Evolusi politik bukan berarti manusia harus kehilangan ego. Itu tidak realistis. Terpenting yang dibutuhkan adalah transformasi dari aku berkuasa menjadi aku bertanggung jawab. Dari kepentingan pribadi menuju kepentingan publik. Dari loyalitas kepada figur menuju loyalitas kepada institusi. Dari kepentingan kelompok menuju kepentingan kebangsaan. Dan dari kekuasaan sebagai hak menuju kekuasaan sebagai amanah. Di sinilah politik membutuhkan apa yang dapat disebut sebagai jiwa publik.

Jiwa publik bukan konsep mistik. Ia terlihat dari kesediaan seorang pemimpin menerima kritik, kesediaan partai membuka ruang perbedaan, kesediaan pemerintah mengakui kegagalan kebijakan, serta kesediaan elite melepaskan sebagian kepentingannya ketika kepentingan publik menuntut demikian. Tanpa itu, demokrasi hanya akan menjadi prosedur untuk menentukan siapa yang mendapatkan kekuasaan. Dengan itu, demokrasi dapat menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa kekuasaan digunakan bagi mereka yang tidak memilikinya.

Penutup: Jangan Hanya Mengganti Orang, Ubah Permainan Politiknya

Problem terbesar demokrasi kita mungkin bukan kekurangan orang baik. Problemnya adalah orang baik pun dapat bekerja dalam sistem yang memberikan insentif buruk, sementara orang yang memiliki ambisi besar dapat memanfaatkan kelemahan institusi untuk memperbesar kekuasaannya. Karena itu, mengganti pemimpin tidak selalu berarti memperbaiki politik.

Mengganti ketua partai tidak otomatis membuat partai lebih demokratis. Mengganti pejabat tidak otomatis memperbaiki pemerintahan. Mengganti koalisi tidak otomatis mengubah orientasi kebijakan. Jika aturan mainnya tetap sama, pemain baru dapat mengulangi permainan lama. Maka agenda demokrasi seharusnya tidak berhenti pada pergantian elite. Agenda yang lebih penting adalah mengubah cara kekuasaan diproduksi, didistribusikan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan. Firaun modern tidak harus dibunuh. Ia harus dibuat tidak mungkin memerintah sendirian.

Sebab demokrasi yang dewasa bukanlah demokrasi yang berharap menemukan pemimpin tanpa ego. Demokrasi yang dewasa adalah demokrasi yang mampu membuat ego seorang pemimpin tidak pernah cukup kuat untuk mengalahkan kepentingan publik. Pada akhirnya, pertanyaan terbesar politik kita bukan lagi siapa yang berkuasa. Pertanyaannya adalah ketika seseorang memperoleh kekuasaan, apakah institusi membuatnya semakin menjadi pelayan publik atau justru memberinya kesempatan untuk menjadi pusat dari segalanya?