Ketika Kekuasaan Membungkam Akal

Dunia saat ini sering terjebak dalam kekacauan berpikir. Berbagai krisis global, termasuk masalah ekonomi, tidak selalu dapat dilihat hanya sebagai persoalan teknis. Di baliknya, terdapat cara berpikir yang keliru, kepentingan politik, dan ambisi kekuasaan yang sering mengabaikan akal sehat. Ketika penguasa terlalu ingin menguasai dunia, realitas sering dilihat hanya dari apa yang tampak dan menguntungkan. Sementara itu, hal yang lebih mendasar justru diabaikan. Kekuasaan akhirnya lebih banyak mengikuti kepentingan dan ambisi daripada kebenaran.

Ketika Nafsu Mengalahkan Akal

Dalam pandangan filsafat, manusia memiliki jasad, jiwa atau nafsu, dan akal. Ketiganya memiliki peran masing-masing. Masalahnya muncul ketika nafsu untuk berkuasa lebih kuat daripada akal. Ketika ambisi kekuasaan menguasai pikiran, kemampuan untuk melihat kenyataan secara jernih menjadi lemah. Penguasa dapat melihat dunia hanya sebagai sesuatu yang harus dikuasai dan dimanfaatkan. Akibatnya, kebijakan tidak lagi dibuat berdasarkan pertanyaan sederhana tentang apa yang benar dan apa yang baik bagi masyarakat. Kebijakan justru dapat diarahkan oleh kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan dan memperluas pengaruh.

Ketika Sejarah dan Informasi Dikendalikan

Kekuasaan tidak hanya bekerja melalui politik dan ekonomi. Kekuasaan juga dapat bekerja melalui informasi dan sejarah. Ada ungkapan bahwa sejarah adalah milik penguasa. Ungkapan ini menunjukkan bahwa pihak yang memiliki kekuasaan sering mempunyai pengaruh besar dalam menentukan bagaimana sebuah peristiwa diceritakan. Sebuah kebijakan dapat ditampilkan sebagai keberhasilan, kemajuan, atau stabilitas. Namun, kenyataan di baliknya belum tentu sama.

Media dan propaganda dapat membentuk cara masyarakat melihat sebuah masalah. Sesuatu yang sebenarnya bermasalah dapat terlihat baik karena terus-menerus ditampilkan sebagai keberhasilan. Namun, kenyataan tidak selamanya dapat disembunyikan. Jika dasar sebuah sistem sudah rapuh, masalah pada akhirnya akan muncul ke permukaan. Karena itu, kita harus mampu membedakan antara apa yang terlihat dengan apa yang sebenarnya terjadi.

Ketika Teori Dianggap Sebagai Kebenaran Mutlak

Masalah lain muncul ketika teori ekonomi atau politik dianggap sebagai kebenaran mutlak. Banyak teori lahir dari penelitian, pengalaman, dan kondisi tertentu. Karena itu, teori dapat berubah dan diperbaiki ketika ditemukan fakta baru. Dalam istilah filsafat, pengetahuan seperti ini dapat bersifat zanni, yaitu pengetahuan yang masih memiliki kemungkinan kesimpulannya berubah. Kesalahan terjadi ketika sebuah teori yang berhasil di satu tempat langsung dianggap cocok untuk seluruh dunia. Setiap negara memiliki sejarah, budaya, kondisi sosial, dan persoalan ekonomi yang berbeda. Karena itu, satu model tidak selalu dapat diterapkan kepada semua negara dengan cara yang sama.Akal kritis diperlukan agar manusia tidak hanya bertanya, apakah teori ini terkenal, tetapi juga apakah teori ini benar-benar sesuai dengan kenyataan.

Mengapa Banyak Pemimpin Tunduk pada Hegemoni Global?

Ketundukan sebagian pemimpin negara terhadap kekuatan besar tidak hanya berkaitan dengan diplomasi. Persoalan ini juga berkaitan dengan cara berpikir. Pemimpin yang tidak memiliki dasar berpikir yang kuat akan lebih mudah menerima narasi yang datang dari negara atau kekuatan yang lebih besar. Masalahnya menjadi lebih serius ketika sebuah gagasan dianggap benar hanya karena datang dari pihak yang dianggap lebih kuat atau lebih maju. Padahal, kebenaran sebuah gagasan seharusnya tidak ditentukan oleh siapa yang berbicara, tetapi oleh argumentasi, bukti, dan kenyataan.

• Ketika Barat Dianggap Selalu Benar

Salah satu bentuk hegemoni adalah ketika masyarakat atau pemimpin negara berkembang menganggap semua gagasan yang datang dari Barat sebagai sesuatu yang pasti benar. Cara berpikir seperti ini membuat identitas pembicara menjadi lebih penting daripada isi gagasannya.Padahal, tidak semua yang datang dari Barat salah, tetapi tidak semua juga otomatis benar. Begitu pula sebaliknya. Gagasan dari negara berkembang tidak otomatis salah hanya karena berasal dari negara yang dianggap kurang kuat. Ukuran kebenaran seharusnya adalah 

•  Ketika Kekuasaan Membutakan Akal

Hegemoni menjadi semakin kuat ketika pemimpin terlalu takut kehilangan kekuasaan.  Keinginan mempertahankan jabatan, mendapatkan pengakuan internasional, atau menjaga hubungan dengan negara kuat dapat membuat kepentingan rakyat berada di urutan kedua. Dalam keadaan seperti ini, pemimpin dapat lebih mudah menerima informasi yang sesuai dengan kepentingannya dan menolak informasi yang bertentangan. Akhirnya, pertanyaan yang seharusnya muncul bukan lagi apakah ini benar, tetapi siapa yang mengatakan ini. Padahal, orang yang kuat bisa saja salah, dan orang yang lemah bisa saja benar.

Sejarah Tidak Boleh Menjadi Alat Kekuasaan

Kekuasaan juga dapat membentuk cara masyarakat memahami sejarah. Pemimpin terkadang takut dianggap salah oleh sejarah atau takut berbeda dari arus utama dunia. Akibatnya, keputusan politik dibuat bukan karena benar, tetapi karena ingin mendapatkan pengakuan. Padahal, sesuatu yang disebut global, modern, atau akademik tidak otomatis benar. Semua tetap harus diuji melalui akal, fakta, dan argumentasi. Sikap kritis bukan berarti menolak semua gagasan dari luar. Sikap kritis berarti tidak menerima sesuatu hanya karena datang dari pihak yang lebih kuat.

Mengembalikan Kekuasaan kepada Akal

Masalah terbesar dalam politik bukan hanya tentang siapa yang paling kuat. Masalah yang lebih dalam adalah ketika kekuatan tersebut membuat manusia kehilangan kemampuan untuk berpikir secara mandiri. Pemimpin membutuhkan akal teoritis: kemampuan melihat persoalan secara lebih dalam, membedakan kepentingan sesaat dari kepentingan yang lebih besar, serta menguji setiap gagasan sebelum menerimanya.

Pemimpin yang kuat bukan pemimpin yang menolak dunia luar. Pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang mampu berhubungan dengan dunia tanpa kehilangan pikirannya sendiri. Setiap teori harus diuji. Setiap kebijakan harus dipertanyakan. Setiap narasi harus diperiksa. Sebab, ketika kebenaran ditentukan oleh kekuasaan, akal kehilangan kebebasannya. Dan ketika akal tidak lagi bebas, politik mudah berubah menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan. Karena itu, melawan hegemoni tidak selalu harus dimulai dengan kekuatan politik atau ekonomi. Perlawanan dapat dimulai dari sesuatu yang lebih sederhana, yakni keberanian untuk mulai berpikir, mempertanyakan setiap klaim, dan menempatkan kebenaran di atas kepentingan kekuasaan.