Membaca Politik melalui Logika Kausalitas

Dalam politik, figur tetap penting. Seorang pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas, visi, dan keberanian politik memang dapat mengubah arah sebuah negara. Sejarah menunjukkan bahwa keputusan seorang pemimpin pada situasi tertentu dapat menjadi titik balik yang menentukan. Karena itu, persoalannya bukan apakah politik membutuhkan figur yang kompeten. Persoalannya muncul ketika kompetensi seorang figur diterjemahkan menjadi keyakinan bahwa satu orang dapat menjadi penyebab utama, bahkan penyebab tunggal, dari hampir seluruh perubahan politik. Di sinilah politik mulai kehilangan nalar kausalitas.

Kemakmuran tidak lahir hanya karena seorang pemimpin memiliki niat baik. Korupsi tidak hilang hanya karena seorang kepala pemerintahan dikenal tegas. Demokrasi tidak otomatis matang hanya karena seorang tokoh memiliki rekam jejak demokratis. Di antara kepemimpinan dan hasil politik selalu terdapat rangkaian sebab lain, yakni institusi, kebijakan, birokrasi, hukum, struktur ekonomi, perilaku masyarakat, konfigurasi kekuasaan, serta kualitas partisipasi warga.

Pemimpin dapat menjadi penggerak perubahan, tetapi ia bukan satu-satunya mesin perubahan. Karena itu, membaca politik membutuhkan cara berpikir yang mampu membedakan antara figur sebagai sebab dan figur sebagai satu bagian dari rangkaian sebab.

Ketika Politik Terlalu Cepat Menyimpulkan

Salah satu kebiasaan politik kita adalah terlalu cepat menghubungkan seorang tokoh dengan suatu hasil. Ketika ekonomi tumbuh, keberhasilan segera dilekatkan pada pemimpin. Ketika kebijakan berhasil, sosok di balik kebijakan mendapatkan seluruh kredit. Sebaliknya, ketika terjadi kegagalan, seorang pejabat sering dijadikan satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab. Padahal realitas politik tidak sesederhana itu. Pertumbuhan ekonomi misalnya, tidak hanya ditentukan oleh keputusan pemerintah. Ada investasi, produktivitas, kondisi pasar global, harga komoditas, kebijakan moneter, kualitas tenaga kerja, teknologi, serta berbagai faktor lain yang bekerja secara bersamaan.

Begitu pula keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang membuatnya. Ada kualitas desain kebijakan, kemampuan birokrasi menjalankan, ketersediaan anggaran, koordinasi antarlembaga, respons masyarakat, hingga kondisi sosial yang menentukan apakah kebijakan tersebut benar-benar bekerja.

Maka, ketika kita langsung menghubungkan seorang pemimpin dengan suatu hasil, kita sebenarnya sedang melewati satu tahap penting dalam berpikir adalah memeriksa mekanisme yang menghubungkan sebab dengan akibat. Politik membutuhkan lebih dari sekadar hubungan temporal. Sesuatu yang terjadi setelah sesuatu yang lain tidak otomatis berarti yang pertama merupakan penyebab dari yang kedua.

Pertanyaan tentang Sebab

Dari sini muncul pertanyaan yang lebih mendasar, sejauh mana kita benar-benar memahami sebab dari sebuah perubahan politik?, apakah seorang pemimpin menang karena kapasitasnya memang paling kuat? atau karena memiliki mesin politik yang lebih efektif ?, apakah popularitas menunjukkan kompetensi? ataukah hanya menunjukkan keberhasilan membangun persepsi ?

Pertanyaan ini penting karena politik modern semakin dipenuhi angka dan citra. Survei menjadi rujukan. Elektabilitas menjadi ukuran. Popularitas menjadi modal. Jumlah pengikut di media sosial sering dibaca sebagai kekuatan politik. Semua itu penting, tetapi tidak boleh disamakan dengan kapasitas. Popularitas menjelaskan seberapa banyak orang mengenal atau menyukai seseorang. Tapi belum menjelaskan kemampuan orang tersebut menghasilkan perubahan.

Demikian pula elektabilitas menjelaskan kemungkinan seseorang memperoleh dukungan dalam kompetisi politik, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan kemampuan memimpin pemerintahan. Di sinilah kita perlu membedakan antara gejala politik dan sebab politik. Angka dapat menunjukkan apa yang sedang terjadi. Tetapi angka tidak selalu mampu menjelaskan mengapa hal itu terjadi.

Kausalitas dan Ilusi Hubungan

Persoalan kausalitas telah lama menjadi perdebatan dalam filsafat. David Hume, misalnya, mempertanyakan bagaimana manusia mengetahui bahwa suatu peristiwa benar-benar menjadi penyebab peristiwa lain. Kita sering melihat dua peristiwa terjadi secara berurutan atau berulang, lalu membentuk keyakinan bahwa keduanya memiliki hubungan sebab-akibat.

Persoalan tersebut menarik ketika diterapkan dalam politik. Seorang tokoh muncul, popularitas meningkat, dukungan menguat, kemudian kemenangan terjadi. Kita lalu cenderung menyimpulkan bahwa popularitas itulah yang menyebabkan kemenangan. Padahal mungkin terdapat faktor lain, seperti organisasi, sumber daya politik, jaringan sosial, strategi komunikasi, kondisi ekonomi, karakter lawan, bahkan momentum tertentu. 

Demikian pula ketika seorang pemimpin mengambil kebijakan dan sebuah perubahan terjadi setelahnya. Kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa perubahan tersebut sepenuhnya merupakan hasil dari kebijakan itu. Politik membutuhkan kemampuan membedakan antara korelasi dan kausalitas. Tanpa kemampuan tersebut, kita mudah terjebak dalam politik persepsi tentang apa yang tampak dianggap sebagai apa yang benar-benar terjadi.

Dari Figur ke Mekanisme

Di titik ini, kritik terhadap politik figur perlu ditempatkan secara proporsional. Kita tidak membutuhkan politik yang anti figur. Sebaliknya, negara membutuhkan pemimpin yang memiliki kompetensi. Kepemimpinan dapat menjadi faktor yang sangat menentukan, terutama ketika sebuah negara menghadapi krisis atau membutuhkan perubahan besar.

Namun, kepemimpinan yang efektif harus bekerja melalui mekanisme. Pemimpin yang baik membutuhkan birokrasi yang mampu menjalankan kebijakan. Membutuhkan institusi yang dapat bekerja. Membutuhkan hukum yang memberikan kepastian. Membutuhkan anggaran yang memadai. Membutuhkan masyarakat yang berpartisipasi. Dan membutuhkan sistem politik yang memungkinkan keputusan dikoreksi ketika terjadi kesalahan. Karena itu, pertanyaan mengenai pemimpin tidak boleh berhenti pada siapa orangnya?

Kita harus melanjutkannya dengan pertanyaan pada apa yang dapat ia lakukan? Melalui mekanisme apa? Dengan institusi apa? Dalam kondisi seperti apa? Dan sejauh mana hasil yang dijanjikan benar-benar dapat dicapai?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa kita dari politik personal menuju politik mekanisme.

Partai Politik dan Kausalitas Perubahan

Logika yang sama harus digunakan ketika kita membaca partai politik. Kita sering menginginkan partai yang demokratis, terbuka, profesional, dan dekat dengan masyarakat. Tetapi keinginan tersebut tidak akan menjadi kenyataan hanya karena sebuah partai menggunakan bahasa demokrasi dalam pidato politiknya.

Jika ingin partai demokratis, kita harus melihat bagaimana keputusan dibuat. Apakah anggota memiliki ruang untuk berpartisipasi?, bagaimana proses rekrutmen dilakukan?, bagaimana kaderisasi berjalan?, seberapa besar kewenangan diberikan kepada struktur daerah?, bagaimana kandidat politik ditentukan?, bagaimana elite mempertanggungjawabkan keputusan kepada anggota dan publik?

Begitu pula jika kita ingin partai dekat dengan masyarakat, persoalannya bukan sekadar seberapa sering elite turun ke bawah atau seberapa banyak kegiatan sosial dilakukan. Tapi yang lebih penting adalah apakah masyarakat benar-benar memiliki saluran untuk memengaruhi agenda politik.

Di sinilah kausalitas menjadi penting. Jika kita menginginkan akibat tertentu, maka kita harus membangun sebab-sebab yang memungkinkan akibat itu muncul. Partai tidak menjadi demokratis karena mengatakan dirinya demokratis. Partai menjadi demokratis ketika mekanisme internalnya memungkinkan demokrasi bekerja.

Pemimpin sebagai Penunjang

Dari perspektif ini, saya melihat pemimpin bukan sebagai satu-satunya pencipta tunggal perubahan, melainkan sebagai penunjang. Masyarakat memiliki energi sosialnya, pengetahuan, kreativitas, pengalaman, solidaritas, kemampuan berorganisasi, dan keinginan untuk memperbaiki kehidupan. Pemimpin menciptkan kondisi agar potensi-potensi masyarakat dapat berkembang. Di sinilah konsep kepemimpinan sebagai pembimbingan menjadi relevan.

Pembimbingan berbeda dengan penguasaan. Penguasaan melihat masyarakat terutama sebagai objek yang harus diarahkan. Pembimbingan melihat masyarakat sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk bergerak dan berkembang. Dalam politik, perbedaan ini sangat penting.Pemimpin yang hanya mengandalkan kontrol akan terus membutuhkan kepatuhan. Pemimpin yang mampu membangun kapasitas masyarakat justru berusaha menciptakan kondisi agar masyarakat tidak selalu bergantung kepadanya. Dengan demikian, kekuatan seorang pemimpin bukan hanya diukur dari seberapa besar kekuasaan yang berhasil dikumpulkannya, tetapi juga dari seberapa besar kapasitas masyarakat dan institusi yang mampu terbangun.

Kekuasaan Tidak Boleh Menggantikan Akal

Di sinilah persoalan ketaatan politik perlu dibicarakan. Ketaatan memang diperlukan dalam kehidupan bernegara. Tanpa kepatuhan terhadap hukum dan keputusan yang sah, negara akan sulit bekerja. Namun ketaatan tidak boleh berubah menjadi pembenaran terhadap seluruh tindakan penguasa. Seorang pemimpin harus membaca keadaan, agar dapat membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Dalam arti ini kekuasaan tidak boleh anti terhadap kritik. Karena itu, demokrasi membutuhkan mekanisme koreksi.

Kritik bukan musuh kepemimpinan. Kritik adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak kehilangan hubungan dengan realitas. Pemimpin yang kuat adalah yang melihat kritik sebagai bahan bakar dalam setiap keputusan politik agar tidak kehilangan arah. Sebab ketika keputusan menuntut ketaatan mutlak, keputusan tersebut harus dapat dibaca sebagai sesuatu yang penting dalam perkembangan kebijakan keberlanjutan.

Perspektif Membaca dan cara Menilai Pemimpin

Menurut saya, persoalan politik kita bukan kekurangan figur yang kompeten. Persoalannya adalah bagaimana kita menilai kompetensi tersebut secara rasional. Kita terlalu sering menilai pemimpin dari penampilan politiknya, bukan dari mekanisme kerja dan hasil yang dapat dijelaskan.

Kita melihat keberanian, tetapi tidak memeriksa kapasitas. Kita melihat popularitas, tetapi tidak menguji rekam jejak. Kita melihat janji, tetapi tidak bertanya dari mana sumber daya untuk merealisasikannya. Kita melihat kebijakan, tetapi tidak membedah mekanisme implementasinya. Padahal politik yang dewasa membutuhkan pertanyaan yang lebih sulit. Apa masalah yang hendak diselesaikan? Apa penyebabnya? instrumen apa yang tersedia? siapa yang menjalankan? institusi mana yang terlibat? pa hambatannya? dan bagaimana keberhasilannya dapat diukur?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin tidak sepopuler slogan politik. Tetapi justru di situlah kualitas politik diuji.

Kita tidak perlu mencurigai setiap figur hanya karena ia memiliki popularitas atau pengaruh. Figur yang kompeten harus diberi ruang untuk memimpin. Namun kompetensi itu harus ditempatkan dalam sistem yang memungkinkan kemampuannya bekerja sekaligus membatasi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Kita membutuhkan pemimpin yang kuat, tetapi tidak membutuhkan kekuasaan yang tanpa batas. Kita membutuhkan figur yang berpengaruh, tetapi tidak membutuhkan politik yang bergantung sepenuhnya pada figur.

Kembali kepada Nalar Kausalitas

Membaca politik melalui logika kausalitas pada akhirnya adalah upaya mengembalikan politik kepada akal sehat. Kita harus berhenti melihat perubahan sebagai sesuatu yang muncul secara otomatis hanya karena seseorang memperoleh kekuasaan. Perubahan memiliki prasyarat. Kebijakan memiliki mekanisme. Kepemimpinan memiliki batas. Institusi memiliki pengaruh. Masyarakat memiliki peran. Dan semua unsur tersebut saling berhubungan dalam rangkaian sebab-akibat yang tidak sederhana.

Karena itu, ukuran pemimpin tidak cukup hanya pada kemampuannya memperoleh kekuasaan. Ukuran yang lebih penting adalah kemampuannya menggunakan kekuasaan membangun sebab-sebab yang menghasilkan perubahan. Pemimpin yang kompeten tetap penting. Bahkan dalam situasi tertentu, ia bisa menjadi faktor penentu. Tetapi justru karena itulah kita harus menilai kompetensinya dengan lebih serius, bukan dengan mengultuskannya.

Pada akhirnya, politik yang matang bukan politik yang menolak figur dan bukan pula politik yang menyerahkan seluruh harapan kepada figur. Politik yang matang adalah politik yang mampu menempatkan setiap figur, institusi, kebijakan, dan masyarakat dalam hubungan sebab-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab bangsa tidak bergerak hanya karena seseorang menginginkannya bergerak. Bangsa bergerak ketika kehendak politik bertemu dengan kapasitas, institusi, kebijakan, dan energi masyarakat dalam satu rangkaian sebab yang bekerja. Dan mungkin di situlah kita perlu mengubah cara bertanya dalam politik, bukan sekadar siapa yang paling layak memimpin, tetapi juga sebab-sebab apa yang harus dibangun agar kepemimpinan yang baik benar-benar menghasilkan perubahan yang baik.