Krisis Paradigmatik Demokrasi dan Terkikisnya Daulat Rakyat

Demokrasi Indonesia secara kelembagaan telah memiliki hampir seluruh perangkat yang diperlukan dalam menjalankan pemerintahan yang bersumber dari kehendak rakyat. Pemilu diselenggarakan, partai politik berkompetisi, lembaga perwakilan terbentuk, dan pemerintahan memperoleh legitimasi melalui mekanisme elektoral. Secara prosedural, rangkaian tersebut menunjukkan bahwa prinsip kedaulatan rakyat telah memperoleh tempat dalam sistem politik.

Namun, persoalannya dalam memahami demokrasi tidak boleh berhenti hanya pada keberadaan prosedur. Persoalan yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelah legitimasi politik diperoleh. Apakah suara yang diberikan rakyat melalui pemilu benar-benar memiliki hubungan yang kuat dengan keputusan politik dan kebijakan publik?atau justru terjadi jarak antara rakyat sebagai sumber legitimasi dan institusi yang kemudian menjalankan kekuasaan?

Pertanyaan ini menjadi sangat penting untuk dijawab dalam melihat berbagai bentuk keputusan publik demi memperlihatkan adanya kepentingan yang tidak selalu sejalan dengan aspirasi masyarakat. Proses legislasi dan perumusan kebijakan berlangsung melalui institusi politik yang memiliki mekanisme internal, sementara ruang masyarakat untuk memengaruhi proses tersebut sering kali lebih terbatas dibandingkan keterlibatan mereka dalam pemilu. Dalam kondisi demikian, demokrasi menghadapi persoalan yang tidak sederhana, dimana prosedurnya berjalan, tetapi substansi kedaulatan rakyat belum tentu bekerja dengan kekuatan yang sama.

Di sinilah letak persoalan yang hendak dibahas. Demokrasi tidak cukup dipahami dari letaknya bagaimana kekuasaan diperoleh, tetapi juga dari bagaimana kekuasaan berperan, digunakan, dibatasi, diawasi, dan dipertanggungjawabkan. Pemilu sesungguhnya mekanisme penting membentuk pemerintahan, tetapi keberadaannya tidak dengan sendirinya selalu menjamin bahwa kekuasaan yang terbentuk akan selalu merepresentasikan kepentingan publik.

Oleh karena itu, persoalan utama demokrasi Indonesia bukan semata-mata apakah prosedur demokrasi telah tersedia, melainkan apakah prosedur tersebut masih memiliki hubungan yang nyata dengan tujuan yang hendak dicapai oleh demokrasi itu sendiri, yaitu menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi sekaligus subjek dalam penyelenggaraan kekuasaan.

Ketegangan antara Prosedur dan Substansi Demokrasi

Salah satu persoalan dalam perkembangan demokrasi Indonesia adalah menguatnya orientasi politik yang menempatkan perebutan dan pengelolaan kekuasaan sebagai pusat aktivitas politik. Kompetisi elektoral membutuhkan sumber daya, organisasi, jaringan politik, komunikasi publik, serta kemampuan membangun koalisi. Kondisi tersebut membuat politik tidak dapat dilepaskan dari kepentingan para aktor yang terlibat di dalamnya.

Dalam situasi tertentu, kepentingan tersebut dapat berinteraksi dengan kepentingan ekonomi dan kelompok yang memiliki sumber daya besar. Pengaruh tersebut tidak selalu berarti bahwa seluruh keputusan politik dikendalikan oleh kepentingan ekonomi. Namun, keberadaan ketimpangan sumber daya dalam politik dapat memengaruhi siapa yang memiliki akses lebih besar terhadap proses pengambilan keputusan.

Di sinilah partai politik memiliki posisi penting. Secara ideal, partai politik tidak hanya berfungsi sebagai kendaraan elektoral, tetapi juga sebagai institusi yang mengartikulasikan kepentingan masyarakat, mengagregasikan tuntutan sosial, melakukan pendidikan politik, serta merekrut pemimpin politik.

Persoalan kemudian muncul ketika fungsi tersebut lebih banyak digantikan oleh kepentingan mempertahankan kekuasaan. Politik kemudian berisiko berubah menjadi arena transaksi antara berbagai kepentingan yang memiliki akses terhadap sumber daya politik dan ekonomi.

Kondisi tersebut tidak berarti bahwa seluruh kebijakan publik merupakan hasil transaksi elite. Kebijakan publik pada kenyataannya dibentuk melalui proses yang kompleks, melibatkan pemerintah, parlemen, partai politik, birokrasi, kelompok kepentingan, masyarakat sipil, dunia usaha, media, serta berbagai aktor lainnya. Karena itu, pengaruh elite dan oligarki perlu dilihat sebagai salah satu variabel dalam proses politik, bukan sebagai satu-satunya penjelasan. Tetapi persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan agar berbagai kepentingan tersebut tetap berada dalam kerangka kepentingan publik dan dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Memaknai maksud Daulat Rakyat

Dari persoalan tersebut muncul pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah demokrasi cukup dipahami sebagai sistem yang menyediakan prosedur pemilihan pemimpin? ataukah demokrasi juga harus dilihat berdasarkan kemampuan masyarakat untuk memengaruhi, mengawasi, dan mengevaluasi penggunaan kekuasaan?

Pertanyaan ini membawa kita dalam pembahasan tentang konsep kedaulatan rakyat. Dalam negara demokratis, rakyat ditempatkan sebagai sumber legitimasi kekuasaan. Namun, legitimasi tersebut tidak berhenti pada pemberian suara dalam pemilu. Kekuasaan yang diperolah melalui legitimasi pemilu tetap harus bekerja dalam batas hukum, dapat diawasi, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Karena itu, terdapat perbedaan antara demokrasi sebagai prosedur dan demokrasi sebagai substansi. Demokrasi prosedural berkaitan dengan mekanisme yang memungkinkan masyarakat memilih pemimpin dan membentuk pemerintahan. Sedangkan demokrasi substantif berkaitan dengan bagaimana kekuasaan yang terbentuk melalui mekanisme tersebut digunakan untuk menjamin hak, kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan kepentingan publik.

Pembedaan ini penting dipahami agar dalam proses kritik terhadap demokrasi tidak diarahkan pada prosedur pemilu itu sendiri. Pemilu tetap merupakan instrumen penting dalam demokrasi, yang perlu dipersoalkan adalah apakah prosedur tersebut mampu menghasilkan hubungan yang efektif antara kehendak masyarakat, representasi politik, dan kebijakan publik.

Memahami Esensi dan Aksiden dalam Demokrasi

Kerangka filosofis mengenai esensi dan aksiden dapat digunakan untuk membantu membedakan antara hakikat suatu konsep dan karakteristik yang menyertainya. Esensi merujuk pada sesuatu yang menjadi dasar identitas suatu entitas, sedangkan aksiden merujuk pada sifat yang dapat berubah tanpa menghilangkan identitas dasarnya.

Kerangka tersebut dapat digunakan secara hati-hati dalam membaca demokrasi. Pemilu, partai politik, parlemen, prosedur legislasi, dan mekanisme representasi merupakan instrumen kelembagaan yang memungkinkan demokrasi bekerja. Namun, instrumen tersebut tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari tujuan yang hendak dicapai melalui demokrasi. Dengan kata lain, keberadaan prosedur tidak otomatis menunjukkan tercapainya substansi demokrasi.

Sebuah negara dapat memiliki pemilu yang berlangsung secara berkala, tetapi pada saat yang sama menghadapi persoalan mengenai kualitas representasi, transparansi kekuasaan, ketimpangan akses politik, atau lemahnya mekanisme partisipasi publik. Sebaliknya, kritik terhadap persoalan tersebut juga tidak berarti bahwa pemilu menjadi tidak penting.

Di sinilah konsep esensi dan aksiden lebih tepat digunakan bukan hanya sebagai alat refleksi, tetapi sebagai klasifikasi mutlak. Demokrasi membutuhkan prosedur, tetapi prosedur memperoleh maknanya karena diarahkan pada tujuan demokratis yang lebih mendasar.

Kesalahan terjadi ketika keberhasilan prosedural dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan demokrasi. Pemilu yang berlangsung tertib memang menunjukkan adanya fungsi kelembagaan demokrasi, tetapi belum menjawab pertanyaan mengenai kualitas representasi dan hubungan antara rakyat dengan kekuasaan setelah pemilu selesai. Dengan demikian, persoalan demokrasi Indonesia adanya kemungkinan ketidakseimbangan antara dimensi prosedural dan substantif dalam praktik demokrasi.

Dari Proses Politik Menuju Kebijakan Publik

Hubungan antara proses politik dan kebijakan publik perlu dibaca melalui perspektif kausalitas. Bahwa setiap kebijakan merupakan hasil dari serangkaian proses yang melibatkan aktor, kepentingan, institusi, aturan, informasi, serta kondisi sosial dan ekonomi. Atas dasar itu, dalam suatu kebijakan tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu sebab.

Kebijakan publik yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, misalnya, dapat muncul karena berbagai faktor, seperti konfigurasi kekuasaan di parlemen, kepentingan ekonomi, kapasitas birokrasi, tekanan kelompok kepentingan, desain regulasi, kualitas partisipasi masyarakat, maupun keterbatasan informasi yang dimiliki pembuat kebijakan.

Namun, terdapat satu prinsip yang tetap relevan, yakni kualitas proses politik memiliki hubungan dengan kualitas kebijakan yang dihasilkan. Jika proses pengambilan keputusan itu berlangsung tertutup, partisipasi masyarakat terbatas, informasi tidak seimbang, dan mekanisme akuntabilitas lemah, maka kemungkinan munculnya kebijakan yang tidak mencerminkan kepentingan publik menjadi lebih besar. Dengan demikian, kritik terhadap politik tidak cukup diarahkan pada hasil akhirnya. Proses yang menghasilkan keputusan tersebut juga perlu diperiksa.

Siapa yang memiliki akses terhadap pembuat kebijakan? Siapa yang dapat memengaruhi agenda? Kepentingan siapa yang memperoleh ruang dalam proses legislasi? Seberapa jauh masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi proses tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu menggeser analisis dari sekadar menilai apakah sebuah kebijakan baik atau buruk menuju pemeriksaan terhadap mekanisme yang menghasilkan kebijakan tersebut.

Memperpendek Jarak antara Rakyat dan Kekuasaan

Dalam perspektif ini salah satu persoalan penting demokrasi Indonesia terletak pada jarak antara masyarakat sebagai sumber legitimasi politik dan institusi yang menjalankan kekuasaan setelah pemilu. Dalam sistem demokrasi perwakilan, jarak tersebut memang tidak mungkin dihilangkan sepenuhnya. Rakyat tidak secara langsung menjalankan seluruh fungsi pemerintahan. Karena itu, diperlukan institusi perwakilan untuk menerjemahkan kehendak masyarakat masuk kedalam keputusan politik. Masalah muncul ketika institusi perwakilan berkembang menjadi ruang politik yang relatif terpisah dari masyarakat yang diwakilinya.

Dalam kondisi seperti itu, pemilu hanya menjadi salah satu titik pertemuan antara rakyat dan kekuasaan. Setelah pemilu selesai, masyarakat memiliki ruang yang lebih terbatas untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan. Partisipasi kemudian cenderung berlangsung secara episodik, terutama pada saat pemilu, sementara proses kebijakan berlangsung secara lebih teknokratis dan institusional.

Atas dasar itu, penguatan demokrasi substantif seharusnya tidak dilakukan dengan menghilangkan demokrasi prosedural, melainkan dengan memperluas hubungan keduanya. Rakyat tidak cukup hanya ditempatkan sebagai pemilih. Masyarakat juga perlu memiliki ruang yang memadai untuk memberikan masukan, memperoleh informasi, mengawasi proses pengambilan keputusan, menyampaikan keberatan, dan mengevaluasi kebijakan. Dengan cara tersebut, kedaulatan rakyat tidak berhenti sebagai sumber legitimasi pada saat pemilu, tetapi tetap hadir sepanjang proses pemerintahan.

Menggeser Ukuran Keberhasilan Demokrasi

Dalam menilai demokrasi Indonesia tidak dapat dilihat berdasarkan keberhasilan menyelenggarakan pemilu. Pemilu merupakan bagian penting dari demokrasi, tetapi bukan satu-satunya ukuran untuk menilai apakah kedaulatan rakyat benar-benar bekerja.

Tantangan demokrasi terletak pada bagaimana menghubungkan prosedur dengan substansi. Pemilu berkualitas harus mampu menghasilkan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan, sementara institusi yang menjalankan kekuasaan harus tetap terbuka terhadap pengawasan dan partisipasi masyarakat.

Dalam konteks tersebut, kritik terhadap demokrasi prosedural bukan berarti menolak prosedur. Sebaliknya, kritik tersebut diperlukan agar prosedur tidak berhenti menjadi rutinitas kelembagaan yang terpisah dari tujuan demokrasi.

Kedaulatan rakyat perlu dipahami sebagai prinsip yang bekerja secara berkelanjutan. Rakyat bukan hanya pihak yang memberikan mandat, tetapi juga subjek yang memiliki hak untuk mengetahui, memengaruhi, mengawasi, dan mengevaluasi penggunaan mandat tersebut.

Karena itu, agenda pembaruan demokrasi Indonesia seharusnya tidak diarahkan semata-mata pada perubahan mekanisme pemilu. Perhatian penting juga perlu diberikan pada penguatan partai politik, transparansi proses legislasi, partisipasi publik, akuntabilitas lembaga negara, kesetaraan akses politik, serta kemampuan masyarakat untuk mengawasi kekuasaan.

Memahami dan melaksanakan demokrasi pada akhirnya bukan hanya persoalan siapa yang memperoleh kekuasaan melalui pemilu, tetapi juga bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan setelah memperoleh mandat. Di situlah ukuran substantif kedaulatan rakyat sesungguhnya diuji.