Ketika Angka Menggantikan Akal, Politik Menjadi Kompres Malaria

 

"Dalam politik hari ini, kita seperti sedang merayakan apa yang tampak sambil kehilangan kemampuan memahami apa yang bermakna".

Angka survei naik sedikit, politikus merasa menang. Sebuah video menjadi viral, lalu dianggap sebagai cermin kehendak rakyat. Popularitas di media sosial melonjak, dan seketika seseorang diperlakukan seolah memiliki legitimasi politik. Kita hidup dalam zaman ketika sesuatu yang dapat diukur, dilihat, dan disebarkan dengan cepat memperoleh otoritas yang hampir menyerupai kebenaran.

Di sinilah lahir apa yang saya sebut politik persepsi, politik yang terlalu sibuk membaca gejala, tetapi lupa mencari penyakit. Persoalannya bukan bahwa angka, survei, data, atau media sosial tidak penting. Justru semuanya penting. Negara modern membutuhkan data untuk mengambil keputusan. Masalah muncul ketika apa yang dapat diukur mulai diperlakukan seolah-olah identik dengan apa yang benar.

Ketika itu terjadi, angka tidak lagi menjadi alat bagi politik. Angka telah berubah menjadi penguasa politik, dimana penguasa berubah menjadi kalkulator angka.

Tirani yang Terindra

Kita sering mengira bahwa semakin banyak data yang kita miliki, semakin rasional pula politik kita. Padahal, banyaknya data tidak otomatis menghasilkan kedalaman berpikir. Seekor elang dapat melihat jauh lebih tajam daripada manusia. Seekor anjing dapat mencium jauh lebih baik daripada manusia. Namun kemampuan inderawi tersebut tidak membuat mereka memahami konsep kedaulatan, keadilan, martabat, atau tujuan sebuah negara.

Manusia memiliki kemampuan yang lebih jauh dari itu, bukan hanya sekedar menangkap realitas indrawinya, tetapi lebih dalam mampu mengonseptualisasikannya. Di sinilah politik kita menghadapi persoalan yang lebih mendasar nan rumit. Krisisnya mungkin bukan kekurangan orang pintar, teknokrat, atau data. Krisisnya adalah ketika cara berpikir positivistik diperlakukan sebagai satu-satunya pintu menuju pengetahuan yang sah dan memburuk otak kesimpulannya.

Angka kemiskinan dapat menunjukkan berapa banyak orang berada di bawah garis tertentu. Tetapi angka itu tidak dengan sendirinya menjawab mengapa kemiskinan tersebut tidak adil. Survei dapat menunjukkan apa yang diinginkan mayoritas. Tetapi mayoritas tidak otomatis menjadi ukuran benarnya sesuatu apalagi pada moralnya.

Elektabilitas dapat menunjukkan siapa yang berpeluang menang. Tetapi elektabilitas tidak menjawab siapa yang seharusnya memimpin. Di sinilah perbedaan antara fakta dan makna menjadi penting. Data memberi tahu kita tentang apa yang ada. Tapi politik membutuhkan lebih jauh dari itu, yaitu harus mampu menjawab apa yang seharusnya ada.

Jika politik hanya bekerja pada tingkat persepsi, manusia perlahan direduksi menjadi angka, pemilih menjadi persentase, warga menjadi target survei, masyarakat menjadi pasar kebijakan, dan aspirasi publik menjadi grafik elektabilitas.

Manusia tidak lagi dipandang sebagai makhluk rasional dan moral, melainkan sebagai objek yang dapat dihitung, diprediksi, dan dikelola. Inilah yang saya sebut sebagai kediktatoran angka. Bukan karena angka selalu salah, melainkan karena kita mulai membiarkan angka menjawab pertanyaan yang sebenarnya tidak dapat dijawab oleh angka.

Ketika Gejala Diobati sebagai Penyakit

Krisis epistemologis tersebut kemudian melahirkan persoalan lain, yakni cara kita merespons konflik politik dan kegelisahan publik. Ketika masyarakat marah, kita membuat narasi. Ketika kepercayaan publik turun, kita membuat kampanye. Ketika sebuah kebijakan ditolak, kita memperbaiki komunikasi. Ketika ideologi dipertanyakan, kita memperbanyak slogan. Semua tampak seperti tindakan politik. Tetapi apakah benar menyentuh akar persoalan?

Di sinilah yang saya sebut sebagai politik menjadi kompres malaria.

Kompres dapat menurunkan panas tubuh. Tetapi kompres tidak membunuh parasit malaria. Hanya mengurangi gejala tanpa menghilangkan penyebab. Begitu pula dalam komunikasi politik. Narasi dapat meredakan kemarahan. Persuasi dapat mengubah opini. Simbol dapat membangun emosi kolektif. Namun semua itu belum tentu mengubah cara manusia memahami realitas.

Seseorang dapat mengubah pendapat tanpa mengubah paradigma berpikirnya. Hari ini mendukung A karena narasi A lebih menarik. Besok berpindah ke B karena komunikasi B lebih persuasif, yang berubah adalah hanya opininya, bukan cara mengetahui.

Karena itu, persoalan politik tidak selalu dapat diselesaikan dengan memproduksi opini yang lebih baik. Kadang-kadang yang dibutuhkan justru adalah pendidikan epistemologis. Masyarakat tidak cukup diberi tahu apa yang harus dipercaya. Mereka perlu diajak memahami mengapa sesuatu layak dipercaya.

Perbedaannya sangat mendasarnya politik yang hanya memberi jawaban dalam menghasilkan kepatuhan. Sedangkan yang dibutuhkan adalah Politik yang mengajarkan cara mencari jawaban menghasilkan kesadaran.

Anemia Konsepsi

Di sinilah saya melihat persoalan yang lebih dalam melihat landsakp politik Indonesia, yang mungkin sedang mengalami apa yang dapat disebut sebagai anemia konsepsi. Memiliki banyak informasi, tetapi miskin kerangka berpikir.

Kita memiliki banyak survei, tetapi tidak selalu memiliki konsepsi tentang manusia. Kita memiliki banyak kebijakan, tetapi tidak selalu memiliki gambaran tentang masyarakat seperti apa yang hendak dibangun. Kita memiliki banyak kompetisi elektoral, tetapi tidak selalu memiliki perdebatan mengenai arah peradaban.

"Anemia konsepsi adalah keadaan ketika politik terlalu kaya akan data tetapi terlalu miskin akan gagasan".

Dalam kondisi semacam itu, politik menjadi reaktif, bergerak mengikuti apa yang sedang ramai. Agenda politik ditentukan oleh tren. Kebijakan merespons tekanan jangka pendek. Pemimpin membaca sentimen publik sebelum membaca struktur persoalan. Politik akhirnya kehilangan kemampuan untuk mendahului zaman.

Padahal, politik seharusnya bukan hanya membaca masyarakat sebagaimana adanya. Politik juga harus mampu membayangkan masyarakat sebagaimana mestinya. Itulah perbedaan antara politik sebagai pengelolaan dan politik sebagai proyek peradaban.

Menuju Politik Epistemologis

Dari sinilah gagasan politik epistemologis menjadi penting. Politik epistemologis bukan politik yang anti data. Bukan pula penolakan terhadap survei, statistik, teknologi, atau ilmu pengetahuan empiris. Sebaliknya, politik epistemologis menempatkan data pada tempat yang semestinya, sebagai bahan bagi akal, bukan pengganti akal. Politik membutuhkan data untuk mengetahui keadaan. Tetapi politik membutuhkan konsepsi untuk menentukan arah.

Data dapat mengatakan bahwa sebuah kebijakan berhasil meningkatkan pendapatan. Konsepsi politik kemudian harus bertanya, apakah peningkatan itu juga sudah sesuai kebutuhan dasar dan telah memperluas keadilan?

Survei dapat mengatakan bahwa mayoritas masyarakat mendukung sebuah kebijakan. Konsepsi politik harus bertanya, apakah dukungan tersebut selaras dengan prinsip keadilan dan martabat manusia?

Dengan demikian, politik epistemologis berusaha menghubungkan tiga hal yang sering dipisahkan, yaitu realitas, pengetahuan, dan nilai. Bukan hanyapuas hanya dengan pertanyaan apa yang terjadi?, tetapi bergerak menuju mengapa terjadi?, apa maknanya?, dan akhirnya apa yang seharusnya dilakukan?

Dari Politik Reaktif ke Politik Reflektif

Sudah waktunya kita mengubah cara melihat dan mengaktual politik. Kita tidak boleh lagi menganggap semakin cepat politik merespons sebagai tanda bahwa politik semakin baik. Kadang-kadang kemampuan untuk berhenti justru merupakan bentuk kecerdasan politik. Berhenti dari kecepatan media sosial. Berhenti dari tekanan elektoral. Berhenti dari obsesi terhadap survei. Berhenti dari kebutuhan untuk selalu terlihat benar. Kemudian bertanya, apa sebenarnya yang sedang kita lihat?

Pertanyaan itu sederhana, tetapi memiliki konsekuensi besar. Sebab bisa jadi yang kita anggap sebagai krisis kepemimpinan sebenarnya adalah krisis institusi. dimana yang kita anggap sebagai kemarahan publik mungkin merupakan akumulasi ketidakadilan. Dimana kita anggap sebagai rendahnya kepercayaan mungkin merupakan akibat dari terlalu lamanya politik memperlakukan warga sebagai angka.

Kemudian yang kita anggap sebagai persoalan komunikasi mungkin sebenarnya adalah persoalan konsepsi. Di sinilah politik reflektif dimulai. Politik tidak lagi sekadar mengejar respons tercepat, tetapi mencari pemahaman terdalam.

Menyelamatkan Akal Politik

Pada akhirnya, persoalan politik Indonesia mungkin bukan kekurangan data, bukan kekurangan informasi, dan bahkan bukan kekurangan orang pintar. Kita mungkin sedang mengalami sesuatu yang lebih sunyi, yaitu krisis keberanian untuk berpikir melampaui apa yang terlihat.

Kita mengalami kediktatoran angka ketika persentase lebih dipercaya daripada argumentasi. Kita mengalami anemia konsepsi ketika politik memiliki begitu banyak informasi tetapi kehilangan kemampuan membayangkan masa depan. Dan kita menjalankan politik kompres malaria ketika kita terus mengobati gejala tanpa pernah menyentuh sumber penyakit.

Karena itu, pekerjaan politik hari ini bukan sekadar meningkatkan elektabilitas, memperbaiki komunikasi, atau memenangkan pertarungan opini. Pekerjaan yang lebih mendasar adalah menyelamatkan akal politik.

Kita membutuhkan pemimpin yang tidak hanya bertanya berapa banyak orang yang mendukung sebuah keputusan, tetapi juga apakah keputusan itu benar. Kita membutuhkan intelektual yang tidak hanya membaca apa yang sedang viral, tetapi mampu menjelaskan struktur yang membuat sesuatu menjadi viral.

Kita membutuhkan warga negara yang tidak hanya memiliki pendapat, tetapi memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan mengapa pendapat itu layak dipertahankan. Sebab demokrasi yang hanya mengandalkan persepsi akan mudah berubah menjadi pasar popularitas. Tetapi demokrasi yang memberi ruang bagi konsepsi dapat menjadi proyek peradaban. Pada akhirnya, pertanyaan terpenting politik bukanlah berapa banyak yang setuju?”

Melainkan berdasarkan kebenaran apa kita mengambil keputusan, untuk siapa keputusan itu dibuat, dan manusia seperti apa yang hendak kita bentuk melalui keputusan tersebut?

Di sanalah politik bergerak dari persepsi menuju konsepsi. Dan mungkin di sanalah pula kita menemukan kembali sesuatu yang mulai hilang dari politik kita yaitu keberanian untuk berpikir sebelum bertindak.