Ketika Relativisme Menjadi Saluran Politik

Politik selama ini lebih sering dipahami sebagai arena perebutan kekuasaan, pengaruh, dan sumber daya. Pemilu, partai politik, lembaga negara, serta pertarungan elite menjadi pusat perhatian. Namun, ada persoalan yang lebih mendasar dan sering luput dari pembicaraa, siapa yang menentukan ukuran kebenaran ?

Sebab, sebelum seseorang memenangkan pemilu, memenangkan perdebatan, atau menguasai lembaga negara, selalu ada proses yang lebih awal menentukan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Di titik inilah relativisme menjadi persoalan politik yang serius.

Relativisme tidak selalu berarti penolakan terhadap seluruh bentuk kebenaran. Persoalannya muncul ketika kebenaran diperlakukan semata-mata sebagai sesuatu yang bergantung pada sudut pandang, kepentingan, atau jumlah orang yang mempercayainya. Ketika ukuran kebenaran bergeser dari kenyataan menuju persepsi, politik pun perlahan berubah, dari usaha memahami dan mengelola kenyataan menjadi usaha mengendalikan persepsi tentang kenyataan.

Karena itu, persoalan paling berbahaya dalam politik bukan sekadar munculnya kebohongan. Kebohongan hampir setua kekuasaan itu sendiri. Persoalan yang jauh lebih serius adalah ketika masyarakat kehilangan kemampuan untuk membedakan antara kenyataan, argumentasi, dan manipulasi.

Ketika Suara Palsu adalah Ukuran

Sejak zaman Yunani Kuno, politik telah memperlihatkan hubungan erat antara kekuasaan, retorika, dan kemampuan memenangkan perdebatan. Mereka yang memiliki kemampuan berbicara dan memengaruhi publik sering kali memiliki keunggulan politik, bahkan ketika kemampuan retoris tersebut tidak selalu berjalan seiring dengan kebenaran argumen.

Di sinilah persoalan klasik politik muncul. Apakah sebuah gagasan dianggap benar karena memiliki alasan yang kuat, atau karena berhasil memperoleh dukungan yang lebih besar?

Kisah pengadilan dan kematian Sokrates sering dibaca sebagai tragedi seorang filsuf. Namun, dari perspektif politik, kisah tersebut juga dapat dibaca sebagai peringatan tentang kemungkinan terpisahnya kebenaran dari keputusan politik. Sebuah keputusan dapat memperoleh dukungan mayoritas dan tetap keliru.

Hal ini penting karena demokrasi memang membutuhkan suara rakyat, tetapi kebenaran tidak otomatis lahir dari jumlah suara. Sepuluh orang dapat menyepakati sebuah kekeliruan, sementara satu orang dapat menunjukkan fakta yang sebenarnya. Jumlah orang yang mempercayai suatu pernyataan tidak dengan sendirinya mengubah status pernyataan tersebut menjadi benar.

Karena itu, demokrasi membutuhkan lebih dari sekadar mekanisme pemungutan suara. Ia membutuhkan budaya argumentasi, bukti, pemeriksaan fakta, kebebasan berpikir, dan kesediaan untuk mengoreksi keputusan ketika terbukti keliru. Politik tanpa mekanisme pencarian dan pengujian hanya akan dapat menjadi kompetisi terselubung.

Dari Manipulasi Fakta Menuju Produksi Realitas

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks dalam politik modern. Politisi tidak selalu perlu memalsukan fakta. Mereka cukup menentukan fakta mana yang ditampilkan, fakta mana yang tidak diberi perhatian, serta emosi apa yang dibangun di sekitar fakta tersebut.

Sebuah kebijakan dapat dipresentasikan sebagai keberhasilan karena satu indikator mengalami peningkatan, sementara indikator lain yang menunjukkan persoalan justru tidak dibicarakan. Seorang tokoh dapat dibangun sebagai sosok sederhana, dekat dengan rakyat, atau bersih melalui produksi citra tertentu, meskipun keseluruhan rekam jejak politiknya jauh lebih kompleks daripada citra tersebut.

Pada tahap ini, politik tidak lagi sekadar memanipulasi informasi. Politik mulai membentuk persepsi sosial tentang realitas. Masyarakat kemudian tidak hanya bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Mereka juga mulai bertanya, apa yang sedang dipercaya oleh banyak orang?

Perubahan kecil dalam cara berpikir ini memiliki konsekuensi besar. Ketika sesuatu dianggap benar karena banyak orang mempercayainya, tugas politik tidak lagi terutama menjelaskan kenyataan, melainkan memenangkan perhatian. Siapa yang mampu menguasai perhatian publik memiliki peluang lebih besar untuk menentukan isu apa yang dianggap penting, fakta mana yang dianggap relevan, dan akhirnya realitas politik seperti apa yang dipercaya masyarakat.

Di sinilah relativisme menjadi saluran politik, bukan karena semua politisi secara sadar menganut relativisme, tetapi karena ketika ukuran kebenaran melemah, persepsi dapat mengambil alih posisi fakta.

Kemerdekaan Politik Dimulai dari Kemerdekaan Berpikir

Persoalan ini membawa kita pada pengertian kemerdekaan yang lebih dalam. Sebuah bangsa dapat merdeka secara politik tetapi belum tentu merdeka secara intelektual. Sebuah negara dapat memiliki bendera, pemerintahan, pemilu, dan konstitusi, tetapi masyarakatnya tetap mudah menentukan pilihan berdasarkan apa yang sedang populer, bukan berdasarkan apa yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.Kedaulatan politik tanpa kedaulatan berpikir mudah berubah menjadi formalitas.

Individu yang tidak mampu memeriksa informasi akan selalu lebih mudah menjadi objek dari mereka yang memiliki kemampuan mengendalikan informasi. Ia mungkin bebas memilih, tetapi pilihan tersebut dapat dibentuk oleh manipulasi yang tidak disadarinya.

Karena itu, pendidikan politik tidak cukup hanya mengajarkan masyarakat bagaimana menggunakan hak pilih. Pendidikan politik harus mengajarkan bagaimana menilai alasan dan pilihan dalam keputusan politik. 

Warga negara demokratis harus memiliki kemampuan untuk mengatakan tidak ketika mayoritas sedang keliru. Pada saat yang sama, ia juga harus memiliki keberanian untuk mengubah pendiriannya sendiri ketika bukti menunjukkan bahwa dirinya yang keliru.

Kemampuan mengoreksi diri merupakan salah satu bentuk kemerdekaan intelektual yang paling penting. Sebab, orang yang tidak pernah bersedia mengubah keyakinannya bukan selalu orang yang teguh, bisa jadi hanya tidak lagi mampu membedakan antara keyakinan dan kenyataan.

Logika Bukan Sekadar Urusan Ruang Kelas

Dalam tradisi filsafat Aristotelian, logika berfungsi sebagai perangkat untuk menjaga proses berpikir agar tidak jatuh ke dalam kontradiksi dan kekeliruan penalaran. Dalam kehidupan politik, fungsi tersebut justru memiliki konsekuensi praktis yang sangat besar.

Sebuah kebijakan setidaknya harus mampu menjawab pertanyaan sederhana: apa masalah yang hendak diselesaikan, apa penyebabnya, apa dasar kebijakannya, apa akibat yang diperkirakan, dan bagaimana keberhasilannya dapat diukur?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tampak sederhana, tetapi justru disitulah rasionalitas kebijakan diuji.

Tanpa hubungan yang jelas antara masalah, sebab, kebijakan, dan akibat, kebijakan mudah berubah menjadi pertunjukan politik. Program dapat terlihat besar, slogan dapat terdengar meyakinkan, dan angka dapat ditampilkan secara impresif, tetapi semuanya belum tentu menjawab persoalan yang sebenarnya.

Logika juga menuntut konsistensi. Jika pemerintah mengatakan sebuah kebijakan dibuat demi kepentingan masyarakat, maka pelaksanaannya harus dapat diuji berdasarkan ukuran kepentingan masyarakat. Jika sebuah partai berbicara tentang keadilan, tindakan politiknya juga harus dapat diperiksa dengan prinsip yang sama. Di sinilah logika bertemu dengan etika dan politik.

Kebohongan politik bukan hanya persoalan moral karena seseorang mengatakan sesuatu yang tidak benar. Ia juga merupakan persoalan epistemologis karena kebohongan berusaha menciptakan jarak antara pikiran masyarakat dan kenyataan.

Demokrasi Tidak Membutuhkan Keseragaman Pikiran

Namun, kritik terhadap relativisme tidak boleh berubah menjadi alasan untuk membungkam perbedaan.

Demokrasi justru membutuhkan pluralitas. Masyarakat boleh memiliki penilaian yang berbeda mengenai kebijakan ekonomi, pendidikan, hubungan internasional, sistem pajak, maupun arah pembangunan. Perbedaan pendapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokratis, yang perlu ditolak bukan keberagaman pendapat, melainkan anggapan bahwa semua pendapat otomatis memiliki status epistemik yang sama. Pendapat dapat berbeda. Fakta tidak selalu demikian.

Dua orang dapat berbeda pandangan mengenai apakah suatu kebijakan adil. Perbedaan tersebut sah dan memang harus diperdebatkan. Namun, mereka tidak dapat sekaligus menyatakan bahwa satu angka anggaran yang sama benar dan salah dalam pengertian serta kondisi yang sama.

Di sinilah demokrasi membutuhkan apa yang dapat disebut sebagai disiplin epistemik: kemampuan untuk membedakan antara opini, interpretasi, klaim, bukti, dan fakta yang dapat diverifikasi. Perbedaan politik harus berlangsung di atas landasan kenyataan yang dapat diperiksa bersama.

Tanpa landasan tersebut, perdebatan politik tidak lagi menjadi pertukaran alasan. Ia berubah menjadi benturan keyakinan yang masing-masing merasa tidak perlu diuji.

Melampaui Politik yang Sekadar Menang

Persoalan terbesar politik modern bukan hanya bagaimana memenangkan suara, tetapi bagaimana mempertanggungjawabkan kebenaran setelah suara diperoleh. Kemenangan elektoral memberikan legitimasi untuk memerintah. Namun, kemenangan tersebut tidak memberikan hak kepada penguasa untuk mengubah kenyataan sesuai kehendaknya.

Mayoritas dapat menentukan siapa yang memegang kekuasaan, tetapi mayoritas tidak memiliki kemampuan untuk mengubah fakta hanya melalui keputusan politik.

Karena itu, pemimpin demokratis seharusnya memiliki keberanian untuk mengatakan kepada publik bahwa sebuah kebijakan keliru ketika memang terbukti keliru, bahkan ketika pengakuan tersebut secara politik tidak menguntungkan.

Demokrasi yang matang bukan demokrasi yang selalu membuat mayoritas merasa benar. Demokrasi yang matang adalah demokrasi yang memiliki mekanisme untuk menemukan kesalahan, mengoreksinya, dan mencegah kesalahan tersebut berubah menjadi “kebenaran” hanya karena terus diulang.

Pada akhirnya, persoalan relativisme dalam politik bukan semata-mata perdebatan filsafat tentang apakah kebenaran bersifat mutlak atau relatif. Persoalan yang lebih konkret adalah apa yang terjadi ketika sebuah masyarakat kehilangan ukuran untuk menguji klaim kebenaran.

Ketika itu terjadi, politik akan semakin dipenuhi citra, slogan, dan persepsi. Kebohongan tidak lagi harus disembunyikan dengan baik karena masyarakat telah kehilangan kesepakatan mengenai bagaimana kebohongan itu harus dibuktikan.

Di titik itulah politik kehilangan pijakannya. Demokrasi membutuhkan suara rakyat. Tetapi suara rakyat membutuhkan pengetahuan. Pengetahuan membutuhkan nalar. Dan nalar membutuhkan keberanian untuk tunduk pada kenyataan, bahkan ketika kenyataan tersebut tidak sesuai dengan apa yang ingin kita percayai.

Sebab bangsa yang merdeka bukan hanya bangsa yang bebas menentukan siapa yang berkuasa. Bangsa yang benar-benar merdeka adalah bangsa yang masih mampu mengatakan bahwa kekuasaan dapat salah, mayoritas dapat keliru, dan kebenaran tidak menjadi benar hanya karena ia memenangkan pemungutan suara.