Pembangunan Hantu dan Politik Salah Lokasi

Sebuah bangunan baru dapat terlihat sempurna dari luar. Catnya masih mengilap, konstruksinya selesai, dan laporan pemerintah mencatat progres seratus persen. Namun beberapa bulan kemudian, tempat itu sepi. Tidak ada aktivitas ekonomi yang berarti, tidak ada masyarakat yang datang secara rutin, dan tidak ada perputaran barang sebagaimana yang direncanakan.

Di atas kertas, proyek itu berhasil. Dalam kehidupan sehari hari, ia justru menjadi bangunan yang perlahan kehilangan fungsi.

Fenomena semacam ini perlu dibaca lebih jauh dalam pembangunan Kawasan Distribusi Bahan Pokok. Persoalannya bukan semata soal apakah bangunan selesai dibangun, tetapi apakah pemerintah sejak awal memilih tempat yang tepat untuk membangun. Sebab dalam proyek publik, lokasi bukan sekadar persoalan tanah yang tersedia. Lokasi menentukan siapa yang dapat mengakses, siapa yang memperoleh manfaat, dan apakah sebuah proyek mampu hidup setelah anggaran berhenti mengalir.

Ketika Lahan Mengalahkan Kebutuhan

Salah satu persoalan dalam pembangunan fasilitas publik adalah kecenderungan menjadikan ketersediaan lahan sebagai dasar utama pengambilan keputusan. Tanah milik pemerintah dianggap lebih mudah karena tidak membutuhkan proses pembebasan lahan yang panjang dan berpotensi menimbulkan persoalan sosial maupun politik.

Secara administratif, pilihan tersebut terlihat efisien. Tetapi efisiensi administratif belum tentu sama dengan efisiensi sosial.

Tanah yang mudah digunakan pemerintah belum tentu berada di tempat yang mudah dijangkau masyarakat. Sebuah lahan mungkin gratis dari sisi pengadaan, tetapi menjadi mahal ketika masyarakat harus menanggung biaya transportasi, waktu tempuh, dan rendahnya akses terhadap fasilitas yang dibangun.

Di sinilah kita perlu membedakan antara biaya proyek dan biaya kehidupan masyarakat. Pemerintah mungkin berhasil menghemat biaya pembebasan lahan, tetapi masyarakat membayar biaya tersembunyi melalui jarak dan akses yang buruk.

Lokasi Bukan Titik di Peta

Dalam ilmu ekonomi dan politik perkotaan, ruang bukan sesuatu yang netral. Di dalam ruang terdapat aktivitas manusia, jaringan perdagangan, kebiasaan masyarakat, transportasi, kepadatan penduduk, serta hubungan sosial yang telah terbentuk selama bertahun tahun.

Pasar tidak tumbuh hanya karena pemerintah membangun gedung. Pedagang tidak otomatis datang karena sebuah fasilitas telah diresmikan.

Masyarakat juga tidak akan mengubah pola mobilitasnya hanya karena sebuah proyek pemerintah telah selesai.

Karena itu, pembangunan fasilitas distribusi harus dimulai dari pertanyaan yang lebih sederhana tetapi sering kali justru terabaikan. Di mana masyarakat membeli kebutuhan pokok. Di mana pedagang beraktivitas. Di mana jalur distribusi berjalan. Di mana kendaraan mudah keluar masuk. Dan di mana masyarakat benar benar membutuhkan fasilitas tersebut.

Jika pertanyaan pertanyaan itu tidak menjadi dasar, pembangunan berisiko menghasilkan apa yang dapat disebut sebagai pembangunan hantu. Fisiknya ada, anggarannya pernah terserap, peresmiannya pernah dilakukan, tetapi kehidupan sosial yang seharusnya menghidupkannya tidak pernah benar benar hadir.

Serapan Anggaran Bukan Ukuran Kehidupan

Ada persoalan yang lebih mendasar dalam cara kita mengukur keberhasilan pembangunan. Administrasi pemerintahan cenderung menyukai sesuatu yang mudah dihitung. Persentase pembangunan, nilai anggaran, jumlah bangunan, dan waktu penyelesaian dapat dimasukkan ke dalam tabel kinerja. Namun kehidupan sosial tidak sesederhana itu.

Sebuah fasilitas dapat selesai seratus persen secara fisik, tetapi mungkin hanya digunakan sepuluh persen dari kapasitasnya. Dalam laporan pembangunan, angka pertama terlihat sebagai keberhasilan. Dalam ekonomi masyarakat, angka kedua justru menunjukkan persoalan.

Di sinilah pembangunan membutuhkan ukuran yang berbeda. Pemerintah tidak cukup bertanya apakah proyek selesai, tetapi harus bertanya apakah proyek hidup.

Apakah pedagang menggunakannya. Apakah masyarakat datang. Apakah distribusi menjadi lebih efisien. Apakah harga menjadi lebih terkendali. Apakah biaya logistik berkurang. Dan yang paling penting, apakah kehidupan ekonomi masyarakat berubah setelah proyek itu hadir.

Pertanyaan semacam ini jauh lebih sulit daripada menghitung persentase pembangunan. Namun justru di sanalah substansi kebijakan publik berada.

Politik Lokasi dan Godaan Aset Negara

Pemilihan lokasi juga memiliki dimensi politik. Tanah pemerintah sering kali dianggap sebagai pilihan paling aman karena dapat mempercepat proses administratif. Tetapi jika alasan utama pemilihan lokasi hanya karena tanah tersebut tersedia, maka kebijakan publik berisiko berubah menjadi kebijakan yang mengikuti aset, bukan mengikuti kebutuhan.

Inilah titik yang perlu dikritik. Negara seharusnya tidak membangun karena memiliki tanah. Negara membangun karena masyarakat membutuhkan fungsi tertentu di suatu tempat.

Perbedaan kalimat tersebut terlihat sederhana, tetapi konsekuensinya sangat besar. Pada prinsipnya, lokasi harus mengikuti kebutuhan. Bukan kebutuhan yang dipaksa mengikuti lokasi.

Jika sebuah fasilitas distribusi membutuhkan kedekatan dengan pasar, jalan utama, sentra produksi, permukiman, dan jaringan transportasi, maka aspek tersebut harus menjadi pertimbangan utama. Tanah negara dapat menjadi salah satu variabel, tetapi tidak boleh berubah menjadi alasan utama yang mengalahkan seluruh pertimbangan sosial dan ekonomi.

Dari Proyek ke Ekosistem

Kesalahan pembangunan sering terjadi karena pemerintah melihat proyek sebagai benda, bukan sebagai ekosistem. Sebuah bangunan bukanlah ekonomi.

Yang menciptakan kehidupan ekonomi adalah manusia, aktivitas, jaringan perdagangan, kepercayaan, akses, dan kebutuhan yang terus bergerak.

Karena itu, pembangunan KDMP seharusnya tidak berhenti pada penyediaan bangunan. Pemerintah perlu memastikan adanya ekosistem yang memungkinkan fasilitas tersebut berfungsi. Mulai dari pola distribusi, keterhubungan dengan pelaku usaha lokal, akses transportasi, hingga kepastian siapa yang akan mengelola dan menggunakan fasilitas tersebut.

Dengan kata lain, proyek publik harus dirancang berdasarkan kehidupan setelah proyek selesai, bukan hanya berdasarkan kehidupan selama proyek dibangun.

Sebab sering kali masalah pembangunan justru dimulai ketika proyek dinyatakan selesai.

Mengubah Cara Berpikir Pembangunan

Kita membutuhkan perubahan cara berpikir dari pembangunan berbasis aset menuju pembangunan berbasis fungsi.

Sebelum menentukan lokasi, pemerintah seharusnya melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat, pola mobilitas, jaringan perdagangan, biaya distribusi, serta potensi penggunaan fasilitas. Masyarakat dan pelaku ekonomi lokal juga harus dilibatkan bukan sekadar sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai sumber pengetahuan tentang bagaimana ruang ekonomi benar benar bekerja.

Dengan pendekatan seperti itu, efisiensi tidak lagi dipahami hanya sebagai kemampuan pemerintah menghemat anggaran. Efisiensi harus berarti kemampuan menghasilkan manfaat sebesar mungkin dari setiap rupiah yang dikeluarkan.

Sebab anggaran publik bukan hanya angka dalam dokumen negara. Di baliknya terdapat uang masyarakat yang seharusnya kembali kepada masyarakat dalam bentuk manfaat.

Pada akhirnya, pembangunan yang baik bukan pembangunan yang paling cepat selesai, paling megah bangunannya, atau paling mudah dilaporkan.

Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang menemukan tempat yang tepat bagi kebutuhan yang nyata.

Sebab sebuah bangunan dapat berdiri tanpa kehidupan. Tetapi sebuah kebijakan hanya dapat disebut berhasil ketika kehidupan masyarakat benar benar bergerak karenanya.

Jika pemerintah salah memilih lokasi, kita mungkin mendapatkan bangunan yang sempurna secara administratif, tetapi gagal secara sosial. Dan ketika itu terjadi, yang sebenarnya dibangun bukanlah pusat distribusi, melainkan monumen dari sebuah keputusan yang kehilangan hubungan dengan kenyataan.

Kemajuan tidak cukup dibangun dengan beton. Ia harus dibangun di tempat di mana kehidupan manusia benar benar berlangsung.