Pemuda Objek Mobilisasi Menuju Regenerasi Kekuasaan

Dalam setiap momentum politik, pemuda hampir selalu ditempatkan sebagai generasi penerus, kekuatan perubahan, dan kelompok penting bagi masa depan bangsa. Pujian tersebut terdengar berulang dalam pidato politik, kampanye, maupun berbagai forum kebangsaan. Namun, ada jarak yang cukup lebar antara sanjungan tersebut dengan kewenangan politik yang benar-benar diberikan kepada pemuda.

Ketimpangan itu tidak muncul karena pemuda apatis atau tidak tertarik pada politik. Pemuda justru aktif mengkritik kebijakan, melakukan advokasi, membangun komunitas, mengembangkan gerakan sosial, serta terlibat dalam berbagai kontestasi politik, baik di ruang digital maupun luring. Energi politik tersebut terlihat dalam keberanian menyampaikan kritik dan kemampuan membangun jaringan sosial secara mandiri.

Dalam perjalanan aktuliasasi peran pemuda pada sistem politik, masalah yang muncul adalah pemuda sering sekali hanya ditempatkan sebagai objek mobilisasi, bukan sebagai subjek kekuasaan. Pemuda dibutuhkan ketika partai membutuhkan suara, relawan, massa kampanye, atau tenaga untuk memenangkan kontestasi. Setelah kepentingan elektoral selesai, ruang pemuda dalam proses pengambilan keputusan sering kembali menyempit. Pemuda hadir dalam jumlah besar, tetapi belum tentu hadir dalam posisi yang menentukan.

Situasi tersebut membuat partisipasi politik pemuda berhenti pada tingkat keterlibatan, bukan berkembang menjadi proses regenerasi kekuasaan. Pemuda memang diberi ruang untuk hadir, tetapi belum selalu diberikan kesempatan untuk belajar mengambil keputusan, mengelola kewenangan, dan mempertanggungjawabkan keputusan politik.

Dalam membangun skema politik yang lebih rasional, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mendeduksi narasi pemuda adalah masa depan bangsa. Slogan tersebut terdengar positif, tetapi secara politik mengandung persoalan. Narasi itu dapat menciptakan jarak antara pemuda dengan kekuasaan sekaligus menunda hak partisipasi pemuda hingga masa mendatang.

Pemuda tidak hidup di masa depan. Pemuda hidup pada hari ini. Mereka bekerja, membayar pajak, menghadapi harga rumah, mencari lapangan kerja, menggunakan transportasi publik, serta merasakan langsung dampak kebijakan yang dibuat sekarang. Karena itu, posisi politik pemuda tidak semestinya terus ditempatkan sebagai persiapan menuju masa depan. Pemuda perlu dilihat sebagai aktor politik masa kini yang memiliki hak untuk belajar sekaligus menjalankan kekuasaan secara bertanggung jawab.

Perubahan cara pandang tersebut penting karena regenerasi politik tidak mungkin dibangun hanya dengan memberikan kesempatan kepada pemuda untuk hadir dalam kegiatan politik. Regenerasi membutuhkan proses yang memungkinkan pemuda memperoleh pengalaman, kapasitas, kewenangan, dan ruang untuk menguji kemampuan.

Kritik berikutnya perlu diarahkan pada bentuk partisipasi yang selama ini berjalan. Jika keterlibatan pemuda hanya sebatas menghadiri kampanye, menjadi relawan, menggalang dukungan, atau memberikan suara pada hari pemungutan suara, partisipasi tersebut masih berada pada tingkat kehadiran dan mobilisasi. Mobilisasi politik berbeda secara mendasar dengan regenerasi politik.

Mobilisasi berorientasi pada jumlah massa yang dapat dikumpulkan untuk mencapai tujuan politik tertentu. Regenerasi membutuhkan proses yang lebih panjang karena menyangkut pembentukan kapasitas dan pemberian kewenangan. Pemuda tidak cukup hanya diminta membantu memenangkan pemilu. Pemuda perlu dipersiapkan untuk memahami persoalan publik, mengembangkan gagasan, mengambil keputusan, menjalankan program, serta menerima konsekuensi dari keputusan yang dibuat.

Selama ini, partai politik cenderung menyia-nyiakan sebagian potensi tersebut ketika pemuda lebih banyak diperlakukan sebagai mesin elektoral. Padahal, pemuda memiliki kemampuan intelektual untuk memproduksi pengetahuan, membaca perubahan sosial, menguasai teknologi digital, merumuskan strategi, serta mengembangkan gagasan kebijakan.

Karena itu, pertanyaan politik yang perlu diubah bukan lagi tentang agaimana pemuda membantu memenangkan pemilu, tetapi menjadi lebih relevan adalah bagaimana kapasitas pemuda dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas kebijakan dan kepemimpinan. Pergeseran pertanyaan tersebut akan mengubah cara organisasi politik melihat pemuda. Pemuda tidak lagi diposisikan sebagai tenaga tambahan dalam kontestasi, tetapi sebagai bagian dari proses produksi gagasan dan kepemimpinan. Untuk mewujudkan perubahan tersebut, diperlukan skema baru yang menempatkan pemuda sebagai infrastruktur regenerasi kekuasaan. Ada lima fungsi kelembagaan yang dapat menjadi dasar.

Pertama, organisasi kepemudaan perlu diarahkan menjadi political talent pool. Organisasi tidak cukup menjadi tempat berkumpul berdasarkan usia atau popularitas. Organisasi harus mampu menemukan dan mengembangkan talenta politik berdasarkan meritokrasi dan kompetensi. Kemampuan seseorang dalam analisis kebijakan, komunikasi, teknologi, pengorganisasian, maupun strategi perlu dikenali dan dikembangkan secara terarah.

Kedua, organisasi kepemudaan perlu memiliki fungsi sebagai policy laboratory. Pemuda perlu diberikan ruang untuk masuk ke wilayah kebijakan melalui policy lab. Ruang ini dapat digunakan untuk menguji gagasan, menganalisis data, dan meneliti persoalan nyata seperti pengangguran, perumahan, hingga ekonomi digital. Hasil kerja tersebut dapat menjadi bahan rekomendasi kebijakan. Perubahan ini penting karena politik tidak boleh berhenti pada kemampuan memenangkan kontestasi. Politik juga membutuhkan kemampuan memahami persoalan dan menawarkan jalan keluar. Jika organisasi kepemudaan hanya sibuk mengumpulkan massa, kapasitas intelektual pemuda tidak akan berkembang menjadi kekuatan kebijakan.

Ketiga, pemuda perlu difungsikan sebagai social radar. Pemuda memiliki kedekatan dengan perubahan dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi. Posisi tersebut dapat digunakan untuk membaca perubahan sosial secara lebih cepat. Organisasi politik membutuhkan kemampuan membaca lingkungan sosial sebelum mengambil keputusan. Pemuda dapat memainkan peran tersebut melalui pengalaman, jaringan komunitas, dan pengetahuan yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari.

Keempat, dibutuhkan leadership apprenticeship. Pemuda harus diberikan ruang untuk belajar memimpin melalui pengalaman nyata. Kesempatan itu dapat dimulai dari kepemimpinan proyek atau program sosial dengan kewenangan yang bertahap. Kesalahan dalam proses belajar tidak harus langsung dipandang sebagai kegagalan politik. Pemuda perlu diberikan ruang salah selama terdapat pendampingan, evaluasi, dan tanggung jawab yang jelas. Kepemimpinan tidak lahir hanya dari teori atau jabatan. Kepemimpinan tumbuh melalui pengalaman mengambil keputusan, menghadapi masalah, mengelola orang, menyelesaikan konflik, dan mempertanggungjawabkan hasil. Karena itu, mentorship dan evaluasi yang terukur perlu menjadi bagian dari proses regenerasi.

Kelima, organisasi politik membutuhkan internal accountability. Pemuda harus memiliki ruang yang aman untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan internal organisasi. Kritik tidak seharusnya langsung dipahami sebagai ancaman atau pembangkangan. Dalam organisasi politik, kritik dapat menjadi mekanisme untuk menguji keputusan sebelum keputusan tersebut menghasilkan persoalan yang lebih besar.

Skema tersebut juga perlu menegaskan bahwa regenerasi politik bukan perang antargenerasi. Membuka ruang bagi pemuda tidak berarti mengganti seluruh politisi senior dengan politisi muda secara mendadak. Usia muda bukan tiket otomatis menuju kekuasaan. Politisi muda yang tidak memiliki kematangan politik tetap berisiko mengulangi praktik lama yang selama ini dikritik, yang dibutuhkan adalah transfer kekuasaan dan pengetahuan antargenerasi. Politisi senior dapat menjalankan fungsi sebagai mentor, sementara pemuda menjadi penerus sekaligus penguji. Hubungan semacam ini memungkinkan pengalaman politik tidak terputus, tetapi juga tidak menjadikan pengalaman masa lalu sebagai alasan untuk menutup ruang pembaruan.

Teknologi digital juga perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses tersebut. Teknologi dapat digunakan sebagai platform konsultasi kebijakan, crowdsourcing gagasan, dan transparansi keputusan internal. Pemanfaatan teknologi tidak berhenti pada kampanye atau penyebaran informasi. Teknologi dapat digunakan untuk memperluas ruang partisipasi dan membuka jalur baru bagi pemuda untuk menyampaikan gagasan dalam proses politik.

Perubahan cara kerja tersebut harus diikuti perubahan indikator keberhasilan organisasi pemuda. Ukuran keberhasilan tidak seharusnya berhenti pada berapa banyak massa yang dapat dikumpulkan atau seberapa besar kemampuan organisasi menggerakkan pemilih. Ukuran yang lebih relevan adalah berapa banyak kapasitas politik yang berhasil dibangun, berapa banyak pemuda yang memperoleh pengalaman memimpin, serta berapa banyak kebijakan publik yang lahir dari gagasan pemuda.

Regenerasi politik pada akhirnya bukan persoalan pergantian usia. Regenerasi adalah proses institusional untuk memastikan kekuasaan dapat diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas, integritas, dan kemampuan menyelesaikan persoalan publik. Karena itu, pemuda tidak cukup dipuji sebagai masa depan. Pemuda perlu ditempatkan dalam proses kekuasaan sejak sekarang dengan ruang belajar, kewenangan, dan tanggung jawab yang jelas.

Indonesia tidak kekurangan pemuda yang berpendidikan dan kreatif. Persoalan utamanya terletak pada keberanian sistem politik mengubah kapasitas tersebut menjadi kewenangan nyata. Selama pemuda hanya dipanggil ketika suara dibutuhkan, regenerasi politik akan terus berjalan sebagai slogan. Sebaliknya, ketika pemuda diberi kesempatan untuk memproduksi gagasan, menguji kebijakan, memimpin program, mengkritik organisasi, dan belajar mempertanggungjawabkan kekuasaan, regenerasi mulai memiliki bentuk yang nyata.

Masa depan politik tidak akan ditentukan hanya oleh siapa yang lebih muda atau lebih tua. Masa depan politik ditentukan oleh bagaimana kekuasaan disiapkan, diwariskan, diuji, dan dipertanggungjawabkan. Karena itu, persoalan penting bagi demokrasi Indonesia bukan sekadar apakah pemuda siap memimpin. Yang lebih penting adalah apakah sistem politik sudah cukup terbuka untuk memberikan pemuda kesempatan belajar memimpin.

Pemuda Kreatif dalam Ranah Sosial yang Terpinggirkan

Pemuda yang aktif di ranah sosial sering memiliki pengalaman yang justru dekat dengan persoalan masyarakat. Mereka membangun komunitas, melakukan advokasi, mengembangkan kegiatan sosial, menciptakan ruang kreatif, dan mencari cara sendiri untuk menjawab persoalan yang ditemui di lingkungan sekitar. Dari ruang seperti itu, muncul pengetahuan yang tidak selalu ditemukan dalam ruang politik formal.

Ironisnya, kapasitas tersebut sering berhenti di luar struktur kekuasaan. Pemuda kreatif lebih mudah dilihat sebagai penggerak kegiatan sosial daripada sebagai sumber gagasan politik. Aktivitas komunitas dihargai selama dapat membantu membangun citra, menggerakkan massa, atau memperkuat dukungan politik. Ketika masuk pada proses pengambilan keputusan, pengalaman dan gagasan mereka belum tentu memperoleh tempat yang sama.

Kondisi tersebut membuat kreativitas pemuda berjalan di ruang yang terpisah dari proses politik. Pemuda mampu membaca perubahan sosial, tetapi tidak selalu memiliki saluran untuk menerjemahkan pembacaan tersebut menjadi kebijakan. Mereka memiliki pengalaman mengelola komunitas, tetapi belum tentu memperoleh kesempatan mengelola kewenangan politik. Padahal, pengalaman sosial semacam itu merupakan modal penting untuk membangun kepemimpinan yang memahami persoalan masyarakat secara langsung.

Masalahnya bukan karena pemuda kurang kreatif atau kurang memiliki kepedulian terhadap politik. Justru persoalannya terletak pada struktur politik yang belum mampu menghubungkan kreativitas sosial dengan proses regenerasi kekuasaan. Ruang sosial berkembang, tetapi jalur menuju ruang pengambilan keputusan masih sempit.

Karena itu, organisasi politik perlu melihat pemuda kreatif sebagai bagian dari sumber daya regenerasi, bukan sekadar kelompok pendukung. Pengalaman membangun komunitas, mengelola kegiatan sosial, menyelesaikan persoalan di tingkat masyarakat, dan menciptakan gagasan baru perlu memperoleh ruang untuk berkembang menjadi pengalaman kepemimpinan politik.

Jika hubungan tersebut tidak dibangun, politik akan terus kehilangan banyak gagasan yang sebenarnya tumbuh dari masyarakat sendiri. Pemuda akan tetap aktif di luar struktur politik, sementara struktur politik kehilangan kesempatan untuk belajar dari kreativitas sosial yang berkembang di sekitarnya. Regenerasi kekuasaan akhirnya hanya berputar di dalam lingkaran organisasi yang sama, sementara banyak potensi kepemimpinan berada di luar pintu politik formal.