Anggaran besar sering diperlakukan seperti bukti bahwa negara telah bekerja untuk rakyat. Semakin besar angka yang diumumkan, semakin mudah pemerintah menunjukkan kesan bahwa perhatian terhadap masyarakat juga semakin besar. Dalam RAPBN 2026, misalnya, anggaran perlindungan sosial direncanakan mencapai Rp508,2 triliun. Di dalamnya terdapat berbagai program dengan jumlah penerima yang juga besar, mulai dari 10 juta keluarga penerima Program Keluarga Harapan, 18,3 juta penerima bantuan pangan, 21,1 juta penerima Program Indonesia Pintar, hingga 96,8 juta peserta penerima bantuan iuran kesehatan.
Angka-angka tersebut tentu penting. Negara memang membutuhkan anggaran untuk melindungi masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Persoalannya muncul ketika besarnya anggaran dan banyaknya penerima program dianggap sudah cukup untuk membuktikan keberhasilan kebijakan. Jumlah uang yang dibelanjakan dan jumlah orang yang menerima bantuan merupakan keluaran program. Keduanya belum otomatis menjelaskan perubahan kehidupan masyarakat setelah program berjalan.
Di sinilah pemerintah berisiko terjebak dalam apa yang dapat disebut sebagai politik output. Negara begitu sibuk menghitung berapa triliun yang telah dibelanjakan, berapa juta penerima yang masuk dalam daftar, serta berapa banyak program yang telah dilaksanakan, tetapi kurang memberi perhatian pada perubahan yang benar-benar terjadi dalam kehidupan masyarakat.
Politik output membuat keberhasilan kebijakan mudah dipindahkan dari kehidupan nyata ke dalam tabel administrasi. Selama anggaran terserap dan penerima tercatat, program dianggap berjalan. Padahal, rakyat tidak hidup di dalam tabel anggaran. Rakyat hidup dari pendapatan, pekerjaan, harga kebutuhan, kemampuan membayar tempat tinggal, biaya pendidikan, kesehatan, dan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, kebijakan yang berpihak kepada rakyat tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran. Ukuran yang lebih penting adalah apakah anggaran tersebut membuat masyarakat lebih berdaya. Bantuan sosial memang diperlukan untuk mencegah rumah tangga jatuh lebih dalam ke kemiskinan. Bantuan dapat menyelamatkan seseorang dari lapar dan membantu keluarga bertahan ketika kondisi ekonomi sedang sulit. Namun, bantuan yang terus-menerus diberikan tanpa jalan menuju kemandirian dapat membuat perlindungan sosial kehilangan fungsi sebagai jembatan.
Bansos semestinya membantu seseorang melewati kondisi sulit, bukan membuat ketergantungan menjadi keadaan permanen. Jika seseorang terus membutuhkan bantuan hanya untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari, berarti ada persoalan yang belum selesai di luar penyaluran bantuan. Negara perlu melihat apakah masyarakat memperoleh kesempatan untuk memiliki pekerjaan yang layak, pendapatan yang cukup, atau kemampuan ekonomi yang membuat kebutuhan terhadap bantuan dapat berkurang.
Realitas Makro dan Kesulitan Hidup Sehari-hari
Pemerintah sering menggunakan indikator makro ketika menjawab kritik mengenai kesejahteraan. Data memang diperlukan dan tidak dapat diabaikan. BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen, turun dibandingkan September 2025. Namun, pada periode yang sama, Gini ratio meningkat dari 0,363 pada September 2025 menjadi 0,368 pada Maret 2026.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa membaca kesejahteraan masyarakat tidak cukup dengan satu indikator saja. Harus juga dilihat dari penurunan angka kemiskinan merupakan perkembangan yang perlu diperhitungkan, tetapi peningkatan ketimpangan pengeluaran juga tidak dapat diabaikan. Data makro memberikan gambaran umum, sementara kehidupan masyarakat berlangsung dalam kondisi yang jauh lebih beragam.
Persoalan tersebut terlihat ketika pembicaraan mengenai kesejahteraan dikaitkan dengan pekerjaan dan pendapatan. Pada Februari 2026, jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 154,91 juta orang. Penduduk yang bekerja sebanyak 147,67 juta orang, sementara 7,24 juta orang masih menganggur dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,68 persen. Pada periode yang sama, rata-rata upah buruh tercatat Rp3,29 juta per bulan.
Angka pengangguran memang penting, tetapi persoalan kesejahteraan tidak berhenti pada apakah seseorang bekerja atau tidak. Seseorang dapat bekerja dan tetap menghadapi keterbatasan pendapatan. Ketika penghasilan habis untuk kebutuhan dasar dan tidak ada ruang untuk menabung atau membangun usaha, pekerjaan belum sepenuhnya mengubah posisi ekonomi seseorang.
Di sinilah hubungan antara perlindungan sosial dan ketenagakerjaan menjadi penting. Bantuan sosial dapat membantu seseorang bertahan dalam situasi sulit, tetapi pekerjaan yang layak memberi kemungkinan untuk keluar dari ketergantungan. Negara perlu memastikan bahwa kebijakan perlindungan sosial tidak berjalan sendiri tanpa hubungan yang jelas dengan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat.
Di balik jutaan penerima bantuan terdapat kehidupan yang tidak selalu terlihat dalam laporan pemerintah. Ada ibu yang setiap hari menghitung uang belanja agar kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi. Ada ayah yang cemas ketika pekerjaan hilang. Ada pekerja yang setiap bulan menerima gaji, tetapi tidak pernah memiliki uang tersisa setelah seluruh kebutuhan dibayar.
Kondisi seperti itu memperlihatkan batas dari politik angka. Besarnya anggaran dapat dicatat, jumlah penerima dapat diumumkan, dan penyaluran dapat dilaporkan. Namun, semua itu belum menjawab apakah keluarga penerima menjadi lebih mandiri setelah memperoleh bantuan.
Hal yang sama berlaku pada bantuan modal atau pembangunan proyek fisik. Program dapat dinyatakan selesai ketika modal disalurkan atau bangunan selesai dikerjakan. Namun, ukuran yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelahnya. Apakah penerima menjadi lebih mandiri atau apakah terdapat ruang untuk menabung, serta bagaimana kegiatan ekonomi dapat bertahan dan juga manfaatnya terus dirasakan setelah program selesai. Tanpa evaluasi semacam itu, kebijakan mudah berhenti pada pencapaian administratif. Negara dapat menyatakan telah melakukan banyak hal, sementara masyarakat masih menghadapi persoalan yang sama.
Menggeser Ukuran Keberhasilan Kebijakan
Perubahan perlu dimulai dari cara pemerintah menilai keberhasilan program. Output tetap diperlukan karena pemerintah harus mengetahui apa yang telah dikerjakan. Namun, output tidak boleh menjadi titik akhir evaluasi. Pemerintah perlu bergerak menuju pengukuran dampak dan kemandirian. Ada lima uji evaluatif yang dapat digunakan untuk melihat apakah sebuah kebijakan benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat.
Pertama, uji ketergantungan. Setiap program sosial perlu diuji dengan pertanyaan sederhana, apa yang terjadi jika program tersebut dihentikan. Jika penghentian bantuan langsung membuat masyarakat kembali terpuruk karena tidak memiliki sumber penghasilan atau kemampuan ekonomi yang cukup, berarti ada pekerjaan pemberdayaan yang belum selesai. Program yang baik harus memiliki arah yang memungkinkan ketergantungan terhadap bantuan berkurang secara bertahap.
Kedua, uji kemandirian ekonomi. Bantuan tidak cukup dinilai dari apakah dana sampai kepada penerima. Pemerintah perlu melihat apakah bantuan membuat penerima memiliki kemampuan ekonomi yang lebih kuat. Bantuan modal, misalnya, harus dilihat dari manfaat setelah modal digunakan, bukan hanya dari jumlah modal yang telah disalurkan.
Ketiga, uji keberlanjutan manfaat. Program pemerintah tidak seharusnya berhenti pada saat anggaran selesai digunakan. Proyek fisik, bantuan modal, maupun program sosial perlu dilihat manfaatnya setelah pelaksanaan berakhir. Jika manfaat hanya terlihat ketika program masih dibiayai, kebijakan tersebut perlu dievaluasi kembali.
Keempat, uji kualitas kehidupan. Keberhasilan program harus dikaitkan dengan kehidupan nyata masyarakat. Apakah pendapatan menjadi lebih baik? Apakah keluarga memiliki ruang untuk memenuhi kebutuhan tanpa terus menunggu bantuan? Apakah masyarakat memiliki kesempatan untuk membangun kehidupan ekonomi yang lebih stabil? Ukuran seperti ini lebih dekat dengan tujuan kebijakan daripada sekadar jumlah penerima.
Kelima, uji keberpihakan anggaran. Setiap rupiah yang dibelanjakan negara perlu dikaitkan dengan manfaat yang diterima masyarakat. Besarnya anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan evaluasi. Justru semakin besar anggaran yang digunakan, semakin penting memastikan bahwa anggaran tersebut menghasilkan perubahan yang nyata.
Lima uji tersebut mengubah cara melihat kebijakan publik. Pemerintah tidak lagi cukup bertanya berapa banyak program yang selesai atau berapa banyak orang yang menerima bantuan. Perhatian harus bergerak menuju pertanyaan mengenai perubahan yang dihasilkan setelah program berjalan.
Bantuan Harus Menjadi Jembatan
Anggaran perlindungan sosial 2026 sebesar Rp508,2 triliun sebenarnya memiliki ruang untuk diarahkan lebih dekat pada tujuan kemandirian. Dokumen pemerintah sendiri menyebutkan bahwa perlindungan sosial diarahkan untuk terintegrasi dengan program pemberdayaan dan mendorong kemandirian ekonomi melalui akses permodalan, pelatihan, pendampingan usaha, dan kemitraan.
Karena itu, persoalannya bukan semata-mata apakah negara memberikan bantuan atau tidak. Persoalannya adalah bagaimana bantuan tersebut ditempatkan dalam perjalanan ekonomi masyarakat. Perlindungan sosial perlu menjadi jembatan menuju kehidupan yang lebih mandiri.
Hubungan dengan sektor ketenagakerjaan menjadi penting. Anggaran perlindungan sosial perlu memiliki hubungan yang nyata dengan penciptaan lapangan kerja yang layak, pendapatan yang memadai, serta bantuan modal yang benar-benar membantu masyarakat membangun kemampuan ekonomi. Jika bantuan dan pekerjaan berjalan dalam ruang yang terpisah, negara akan terus mengeluarkan biaya untuk menahan masyarakat agar tidak jatuh tanpa cukup memperkuat kemampuan masyarakat untuk berdiri sendiri.
Di sinilah politik output perlu dihentikan. Pemerintah tidak boleh puas hanya karena anggaran terserap, program terlaksana, dan daftar penerima bertambah. Anggaran adalah alat. Program adalah alat. Tujuan akhirnya tetap manusia yang hidup lebih layak dan memiliki kemampuan lebih besar untuk menentukan kehidupannya sendiri.
Keberpihakan negara kepada rakyat tidak diuji melalui baliho, seremoni, atau besarnya angka dalam APBN. Keberpihakan diuji ketika anggaran yang besar benar-benar mengubah kemampuan masyarakat untuk keluar dari kesulitan.
Negara yang berpihak kepada rakyat bukan negara yang paling banyak memberi bantuan atau paling banyak membuat program. Negara yang berpihak adalah negara yang mampu menggunakan anggaran sebagai jalan menuju kemandirian, sehingga secara bertahap semakin sedikit masyarakat yang membutuhkan pertolongan hanya untuk sekadar bertahan hidup.
Anggaran besar memang dapat menunjukkan besarnya kapasitas negara untuk bertindak. Namun, kapasitas tersebut baru memiliki arti ketika menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Jika rakyat tetap berada dalam ketergantungan sementara pemerintah terus membanggakan besarnya anggaran, negara hanya sedang menghitung apa yang telah dikeluarkan, bukan mengukur apa yang telah berubah. Di situlah jebakan politik output bekerja. Negara sibuk menghitung angka, sementara rakyat masih menghitung uang belanja.
Posting Komentar
0 Komentar