Jangan Mengganggu

Sumber Foto : Beastudi Indonesia

Sejatinya, setiap bangsa memiliki cita-cita untuk mencapai kulminasi peradaban, yakni titik tertinggi perkembangan sebuah peradaban. Dalam konteks Indonesia, kulminasi tersebut menemukan maknanya pada terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila. Inilah puncak yang hendak dicapai oleh bangsa ini. Namun, perjalanan menuju ke sana bukanlah sesuatu yang sederhana. Ia menuntut kesungguhan, kedewasaan, dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali.

Kulminasi peradaban tidak boleh dipahami hanya dalam dimensi ekonomi. Menganggap bahwa kemajuan ekonomi identik dengan tercapainya peradaban merupakan penyederhanaan yang keliru. Ekonomi memang mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti sandang, pangan, dan papan. Akan tetapi, kemajuan ekonomi tidak serta-merta menyelesaikan persoalan batin, moral, maupun karakter manusia.

Peradaban yang tinggi tidak hanya ditentukan oleh tingkat kemakmuran, tetapi juga oleh kualitas kejiwaan masyarakatnya. Dalam bahasa filsafat, manusia yang telah selesai dengan dirinya akan lebih mudah hidup berdampingan, menghormati perbedaan, menjunjung kejujuran, serta mengutamakan kepentingan bersama. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi kehidupan sosial yang beradab.

Pengalaman sehari-hari menunjukkan bahwa kemapanan ekonomi tidak selalu melahirkan kematangan moral. Kita masih menemukan orang-orang yang hidup berkecukupan, tetapi tetap melakukan korupsi, menyebarkan fitnah, iri terhadap keberhasilan orang lain, atau memelihara kebencian. Fenomena tersebut membuktikan bahwa kesejahteraan material bukan satu-satunya ukuran kemajuan sebuah bangsa. Sebab, ketika jiwa manusia tidak ikut bertumbuh, kemakmuran justru dapat menjadi sarana untuk memperbesar kerusakan.

Para pendiri bangsa sejak awal menyadari bahwa Indonesia dibangun bukan hanya di atas sumber daya alam, melainkan juga di atas nilai-nilai luhur seperti tata krama, sopan santun, gotong royong, dan saling menghormati. Nilai-nilai tersebut merupakan modal sosial yang harus dipelihara, sementara negara berkewajiban menghadirkan kesejahteraan melalui pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Keduanya tidak dapat dipisahkan, karena pembangunan material dan pembangunan karakter merupakan dua sisi dari peradaban yang utuh.

Oleh karena itu, menjadi tidak tepat apabila perilaku seperti fitnah, kebencian, penghinaan, atau hasad dibenarkan dengan alasan kesulitan ekonomi. Kemiskinan memang dapat menjadi persoalan yang harus diselesaikan, tetapi tidak dapat dijadikan pembenaran bagi tindakan yang merusak kehidupan bersama. Justru dalam situasi sulit sekalipun, masyarakat tetap memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga etika, menghormati sesama, dan menyampaikan kritik secara bermartabat.

Kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kritik berbeda dengan penghinaan, fitnah, ataupun ujaran kebencian. Kritik bertujuan memperbaiki keadaan, sedangkan fitnah dan caci maki hanya memperbesar luka sosial. Logika pembangunan selalu berangkat dari upaya memperbaiki, bukan menghancurkan.

Bayangkan apabila suatu hari Indonesia berhasil mencapai kemajuan ekonomi yang tinggi, tetapi masyarakatnya hidup dalam suasana saling membenci, saling mencurigai, dan saling menjatuhkan. Kemakmuran yang besar justru berpotensi melahirkan konflik yang lebih besar apabila tidak diimbangi dengan kedewasaan moral. Kekuatan ekonomi tanpa karakter hanya akan menghasilkan peradaban yang rapuh.

Kondisi hari ini menjadi pelajaran yang berharga. Di tengah berbagai tantangan pembangunan, ruang publik masih dipenuhi fitnah, caci maki, disinformasi, dan polarisasi. Padahal, jika pada kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya ideal saja konflik sosial telah begitu mudah muncul, bagaimana jika kelak kemakmuran meningkat sementara kualitas moral masyarakat tetap tertinggal? Pertanyaan inilah yang semestinya menjadi bahan refleksi bersama.

Sebagai bangsa yang sedang menapaki jalan menuju kulminasi peradaban, kita perlu menyadari bahwa pembangunan merupakan sebuah proses, bukan keajaiban yang terjadi dalam semalam. Tidak ada bangsa besar yang mencapai kemajuannya tanpa tahapan, pengorbanan, dan kerja sama seluruh warga negaranya. Karena itu, menjaga persatuan menjadi salah satu prasyarat utama bagi keberhasilan pembangunan.

Dalam konteks tersebut, kepercayaan publik terhadap institusi negara juga memiliki arti penting. Pemerintah membutuhkan ruang yang kondusif agar dapat menjalankan tugas pembangunan secara efektif. Kepercayaan bukan berarti meniadakan kritik, melainkan memberikan kesempatan bagi pemerintahan untuk bekerja sambil tetap diawasi secara rasional dan objektif.

Hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat dianalogikan seperti hubungan antara seorang petani dan kebunnya. Tanaman tidak akan tumbuh subur apabila petaninya terus-menerus merusak lahan yang sedang diolahnya sendiri. Demikian pula pembangunan akan sulit menghasilkan buah apabila energi bangsa lebih banyak dihabiskan untuk konflik yang tidak produktif daripada menyelesaikan persoalan-persoalan yang benar-benar mendasar.

Oleh sebab itu, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjadi bagian dari iklim pembangunan yang sehat. Menjaga kedamaian, memperkuat persatuan, menghindari penyebaran kebencian, dan menyampaikan kritik secara konstruktif merupakan bentuk partisipasi yang sama pentingnya dengan pembangunan fisik. Ketika pemerintah menyimpang dari cita-cita bangsa, kritik harus disampaikan secara tegas. Namun, kritik yang beradab tetap berbeda dari penghinaan, fitnah, dan upaya mendeligitimasi tanpa dasar.

Kita perlu memberi ruang agar pemerintah lebih banyak memikirkan strategi meningkatkan kesejahteraan rakyat daripada terus-menerus disibukkan oleh konflik-konflik yang tidak produktif. Bangsa tidak akan maju apabila energi kolektifnya habis untuk saling memusuhi.

Selain tantangan dari dalam negeri, perjalanan menuju kulminasi peradaban juga dipengaruhi oleh dinamika global. Dalam dunia yang saling terhubung, setiap negara menghadapi kompetisi kepentingan ekonomi, politik, maupun geopolitik. Tidak semua pihak menginginkan negara lain tumbuh menjadi bangsa yang kuat dan mandiri. Karena itu, tantangan eksternal merupakan realitas yang tidak dapat diabaikan.

Justru karena tantangan tersebut sudah ada, masyarakat hendaknya tidak memperbesar hambatan dari dalam. Perselisihan yang tidak produktif hanya akan memperlemah kemampuan bangsa menghadapi berbagai tantangan global.

Kulminasi peradaban Indonesia masih merupakan sebuah perjalanan panjang. Untuk mencapainya dibutuhkan kejernihan berpikir, kedewasaan bersikap, serta kesediaan setiap warga negara memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Bangsa ini sering kali kehilangan banyak energi bukan karena kekurangan potensi, melainkan karena terlalu banyak waktunya dihabiskan untuk pertikaian yang tidak membawa kemajuan.

Jika kita benar-benar menginginkan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka keadilan itu harus dimulai dari diri kita sendiri: adil dalam berpikir, adil dalam bersikap, dan adil dalam memperlakukan sesama warga negara. Peradaban yang besar tidak hanya dibangun oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat yang mampu mengendalikan ego, menghormati perbedaan, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Pada akhirnya, membangun peradaban bukan hanya tentang melakukan sesuatu yang besar. Terkadang, tidak menjadi penghalang bagi kemajuan bangsa pun telah menjadi bentuk kontribusi yang sangat berarti. Sebab, bangsa yang besar lahir dari masyarakat yang terlebih dahulu berhasil membangun peradaban di dalam dirinya sendiri.

"Kulminasi peradaban tidak hanya diukur dari tingginya kemakmuran, tetapi dari kemampuan sebuah bangsa memadukan kesejahteraan material dengan kematangan moral. Di situlah keadilan sosial menemukan maknanya yang sejati."

— Andi Muslimin