Menciptakan Tradisi Sosial Politik Pancasila

Sumber Foto : Inovasee

Tradisi politik yang sehat merupakan harapan setiap bangsa. Di atas tradisi politik yang sehat, cita-cita, harapan, dan arah kemajuan suatu bangsa digantungkan. Tentu, membangun tradisi politik bukanlah perkara yang semudah menuliskan harapan dalam lembaran buku harian. Ia menuntut kesungguhan berpikir, keteladanan dalam bertindak, serta konsistensi dalam pelaksanaannya.

Bagi Indonesia, cita-cita tersebut bukan sesuatu yang mustahil. Sebagai bangsa yang besar dengan keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan kekayaan sosial yang luar biasa, Indonesia justru memiliki modal yang tidak dimiliki banyak negara lain, yaitu Pancasila. Pancasila bukan sekadar dasar negara, tetapi fondasi filosofis yang menjadi titik temu seluruh keberagaman bangsa Indonesia.

Karena itu, tradisi politik yang semestinya berkembang di Indonesia adalah Tradisi Politik Pancasila. Tradisi ini harus hadir dalam seluruh aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Membicarakan persoalan sosial, politik, ekonomi, hukum, maupun kebudayaan tanpa menjadikan Pancasila sebagai titik berangkat sekaligus tujuan akhirnya hanya akan melahirkan berbagai kesenjangan sosial dan politik yang terus berulang.

Persoalannya kemudian adalah, apakah kita benar-benar telah memahami Pancasila?

Pertanyaan tersebut tidak diarahkan pada kemampuan menghafal lima sila atau mengenali lambang-lambangnya. Menghafal rumusan Pancasila bukanlah pekerjaan yang sulit; dalam hitungan menit hampir setiap orang mampu melakukannya. Namun, memahami Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat dan ideologi bangsa merupakan pekerjaan intelektual yang jauh lebih mendalam.

Tidak mengherankan apabila banyak tokoh politik, birokrat, akademisi, aktivis, pengusaha, bahkan figur publik mengaku sebagai penganut Pancasila, tetapi pada saat yang sama masih mempertontonkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Perbedaan pendapat dibalas dengan kebencian, kritik dijawab dengan permusuhan, sementara identitas dijadikan alat untuk menyerang kelompok lain. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa Pancasila sering kali dipahami hanya sebagai simbol formal kenegaraan, bukan sebagai pandangan hidup yang membentuk karakter berpikir dan bertindak.

Padahal, Pancasila adalah ideologi sekaligus pandangan hidup (weltanschauung) bangsa Indonesia. Identitas Pancasila tidak terletak pada simbol-simbolnya, melainkan pada cara berpikir, cara memandang manusia, serta cara berperilaku dalam kehidupan bersama. Pancasila bukan sekadar teks konstitusional, tetapi seperangkat nilai yang harus hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat Indonesia.

Ironisnya, tidak sedikit pula pihak yang berbicara atas nama Pancasila, tetapi justru menyampaikan gagasan dan tindakan yang bertentangan dengan semangat Pancasila itu sendiri. Atas nama mempertahankan Pancasila, mereka mengabaikan nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, bahkan keadilan sosial. Dalam keadaan seperti itu, Pancasila kehilangan makna substantifnya dan hanya tersisa sebagai slogan politik.

Oleh sebab itu, bangsa Indonesia membutuhkan ruang-ruang akademik yang sehat untuk mendiskusikan Pancasila secara lebih mendalam. Dialog, penelitian, kajian ilmiah, dan perdebatan intelektual mengenai Pancasila harus terus dikembangkan agar lahir tafsir-tafsir baru yang tetap berakar pada nilai dasarnya, tetapi mampu menjawab tantangan zaman.

Pancasila tidak boleh diperlakukan sebagai doktrin yang beku. Sebagai ideologi yang hidup, Pancasila harus senantiasa berdialog dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, perubahan sosial, dan dinamika global. Nilai-nilainya bersifat tetap, tetapi penafsirannya harus terus berkembang agar mampu memberikan jawaban atas persoalan-persoalan kontemporer.

Karena itu, sudah saatnya para pemikir, akademisi, negarawan, dan intelektual Indonesia bersama-sama membangun kerangka berpikir Pancasila yang lebih sistematis dan kontekstual. Yang dibutuhkan bukan sekadar pidato-pidato motivasional tentang Pancasila, melainkan bangunan pemikiran yang kokoh, argumentatif, dan mampu menjadi rujukan dalam menghadapi persoalan kebangsaan.

Kerangka pemikiran tersebut akan menjadi benteng intelektual yang jauh lebih kuat daripada sekadar slogan-slogan ideologis. Ia bukan hanya mampu menangkal masuknya ideologi-ideologi impor yang lahir dari konflik, kebencian, maupun ekstremisme, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang mampu menawarkan gagasan kepada dunia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai ideologi transnasional semakin mudah memasuki Indonesia. Perkembangan teknologi informasi membuat arus pertukaran gagasan berlangsung tanpa batas. Dalam situasi seperti itu, masyarakat akan cenderung mencari sistem nilai yang dianggap mampu menjawab persoalan hidupnya. Ketika Pancasila gagal hadir sebagai jawaban, ruang kosong tersebut akan segera diisi oleh ideologi-ideologi lain.

Di sinilah letak tantangan terbesar bangsa Indonesia. Selama Pancasila hanya dipahami sebagai hafalan lima sila tanpa penjelasan filosofis yang memadai, masyarakat akan terus mencari jawaban dari luar dirinya. Akibatnya, berbagai ideologi impor dengan mudah memperoleh tempat dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia.

Oleh karena itu, para pemikir bangsa memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan tafsir-tafsir Pancasila yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Dialog yang argumentatif dari berbagai perspektif, selama tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila, akan memperkaya khazanah pemikiran bangsa sekaligus memperkuat daya tahan ideologis Indonesia terhadap berbagai paham yang bertentangan dengan Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam perspektif politik, berbagai gagasan yang berkembang dewasa ini menunjukkan kecenderungan munculnya paham-paham yang menjauh dari nilai-nilai Pancasila. Sebagian bahkan mengarah pada radikalisme yang patut dipandang sebagai ancaman terhadap tatanan kehidupan berbangsa. Ancaman tersebut tidak hanya harus dilihat sebagai persoalan keamanan, tetapi juga sebagai persoalan peradaban dan kebudayaan.

Radikalisme tidak lahir secara tiba-tiba. Ia tumbuh melalui proses panjang yang memanfaatkan ketidakpuasan sosial, kesenjangan ekonomi, manipulasi identitas, hingga penyebaran kebencian melalui berbagai media. Dalam kondisi tertentu, tindakan teror, propaganda kebencian, maupun kekerasan menjadi instrumen untuk merusak fondasi psikologis masyarakat.

Masih ada anggapan bahwa persoalan tersebut tidak memiliki hubungan dengan politik. Padahal, politik dan ideologi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Setiap tindakan politik selalu berangkat dari suatu pandangan hidup. Karena itu, kebencian, intoleransi, dan kekerasan pada hakikatnya mencerminkan orientasi ideologis yang melandasi perilaku politik seseorang.

Dari sinilah kemudian lahir politikus yang menganggap ujaran kebencian, fitnah, dan permusuhan sebagai sesuatu yang wajar dengan alasan "itulah politik". Sesungguhnya yang sedang berbicara bukan politik dalam makna yang luhur, melainkan ideologi yang membentuk cara berpikir politik tersebut.

Apabila politik dipahami sebagai pengejawantahan ideologi, maka setiap ucapan, keputusan, dan tindakan politik seseorang akan selalu mencerminkan ideologi yang dianutnya. Seorang yang benar-benar menghayati Pancasila akan menjadikan nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial sebagai ukuran dalam setiap perilaku politiknya. Sebaliknya, mereka yang menjadikan ideologi lain sebagai pijakan akan memperlihatkan orientasi politik yang sesuai dengan nilai-nilai ideologi tersebut.

Di era globalisasi, masuknya berbagai ideologi baru merupakan konsekuensi dari keterbukaan masyarakat modern. Persoalannya bukan terletak pada keterbukaan itu sendiri, melainkan pada lemahnya internalisasi ideologi bangsa. Bangsa yang lemah bukanlah bangsa yang tidak memiliki ideologi, tetapi bangsa yang tidak memahami ideologinya sendiri.

Fenomena kejahatan transnasional seperti narco-terrorism memperlihatkan bagaimana kepentingan ekonomi, politik, dan jaringan kriminal dapat saling berkelindan. Dalam berbagai kasus, jaringan tersebut memanfaatkan sentimen ideologis maupun keagamaan untuk memperoleh legitimasi sosial. Mereka menawarkan utopia dan janji-janji keselamatan, lalu mengeksploitasi kondisi psikologis masyarakat demi kepentingan politik maupun ekonomi.

Perkembangan radikalisme saat ini pun telah memanfaatkan teknologi digital sebagai medium penyebaran gagasan. Karena itu, pembangunan teknologi harus diiringi dengan pembangunan karakter kebangsaan. Teknologi hanya akan menjadi sarana kebaikan apabila digunakan oleh manusia yang memiliki fondasi ideologis yang kuat.

Di sinilah peran para pendidik, pemikir, tokoh masyarakat, dan pelaku politik menjadi sangat penting. Mereka harus menghadirkan ruang-ruang intelektual yang sehat untuk mengembangkan tafsir-tafsir Pancasila yang relevan dengan tantangan zaman. Dengan demikian, Pancasila tidak berhenti sebagai simbol negara, tetapi benar-benar menjadi sumber inspirasi dalam menjawab persoalan masyarakat Indonesia kontemporer.

Pada akhirnya, kembali kepada Pancasila bukan berarti sekadar menghafal lima silanya atau mengulang-ulang simbol-simbol kenegaraan. Kembali kepada Pancasila berarti membuka kembali kedalaman makna filosofis yang terkandung di dalamnya, menjadikannya cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak dalam kehidupan sehari-hari.

Pancasila harus hidup dalam kesadaran manusia Indonesia. Ketika Pancasila menjadi jiwa dalam setiap pikiran dan perilaku, saat itulah tradisi politik Indonesia akan menemukan jati dirinya sebagai tradisi politik yang berkeadaban, berkeadilan, dan berorientasi pada kemajuan bangsa.

"Politik adalah pengejawantahan ideologi. Rusaknya tatanan kehidupan sosial bermula ketika politik tidak lagi berjalan sesuai dengan ideologi yang menjadi dasar kehidupan suatu bangsa."

— Andi Muslimin