Keroposnya Ideologi Partai Politik

Partai politik seharusnya memiliki alasan yang jelas mengapa sebuah kekuasaan perlu diperjuangkan. Kekuasaan tanpa gagasan hanya menghasilkan perebutan posisi, sementara gagasan tanpa institusi sulit menjadi kekuatan politik. Dalam hai ini, ideologi menjadi fondasi yang menentukan arah partai. Masalahnya, ideologi partai politik sering berhenti deminse dokumen, slogan, simbol, dan pidatonya saja. Namun ketika berhadapan dengan kepentingan kekuasaan, prinsip yang tertulis dapat berubah mengikuti kebutuhan politik. Pergantian sikap, koalisi, distribusi jabatan, dan keputusan politik sering lebih ditentukan oleh kepentingan praktis daripada keyakinan ideologis, dan cenderung prinsip ideologis hilang atau samar dengan memilih jalan tengah dengan hanya memenuhi kepentingan elektoral.

Keroposnya ideologi tidak selalu terlihat dari hilangnya simbol atau jargon. Justru persoalan yang lebih serius muncul ketika partai masih berbicara tentang ideologi, tetapi tidak lagi memiliki ukuran yang jelas tentang nilai apa yang harus dipertahankan ketika berhadapan dengan kepentingan kekuasaan. Di sinilah politik akli diperlukan. Politik harus dibangun dari kesadaran bahwa tidak semua harapan memiliki kedudukan yang sama. Ada harapan yang lahir dari kepentingan pribadi, ada pula harapan yang lahir dari pertimbangan rasional (negara) mengenai nilai yang dianggap benar dan layak diperjuangkan.

Ketika Kepentingan Menggantikan Ideologi

Harapan nafsu bergerak berdasarkan kepentingan subjektif. Seseorang menginginkan jabatan karena jabatan memberikan keuntungan tertentu. Kelompok menginginkan posisi karena posisi memberikan akses terhadap sumber daya. Ketika kepentingan tersebut terpenuhi, dorongan untuk memperjuangkannya pun selesai. Logika semacam ini sering masuk ke dalam kehidupan partai. Perebutan kursi, jabatan, posisi strategis, atau distribusi sumber daya dapat melahirkan konflik internal yang sebenarnya tidak berkaitan dengan substansi ideologi. Konflik muncul karena kepentingan tidak mendapatkan tempat yang diinginkan.

Fenomena semacam ini dapat digambarkan sebagai politik piring pecah. Piring menjadi simbol kepentingan yang diperebutkan. Ketika pembagian tidak sesuai harapan, piring seolah pecah dan konflik pun terjadi. Ketika pembagian kembali dianggap adil oleh para pihak, konflik dapat mereda. Persoalannya, kepentingan semacam itu tidak cukup untuk menjadi dasar ideologi partai. Ideologi harus memiliki alasan yang lebih tinggi daripada sekadar siapa memperoleh apa.

Harapan akli bergerak pada wilayah yang berbeda. Harapan akli berhubungan dengan nilai yang dianggap objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Keadilan, martabat manusia, dan tatanan kehidupan yang dianggap benar tidak selesai hanya karena seseorang memperoleh kepentingan pribadi. Jika keadilan menjadi dasar perjuangan, partai harus tetap mempertahankannya ketika posisi politik berubah. Jika martabat manusia menjadi prinsip, prinsip tersebut tidak boleh hanya digunakan ketika menguntungkan partai. Di sinilah ideologi diuji. Bukan ketika keadaan mudah, melainkan ketika kepentingan politik bertabrakan dengan prinsip yang telah dinyatakan sendiri.

Ideologi Bukan Hiasan Partai

Ideologi partai tidak seharusnya dipahami sebagai kumpulan kata yang ditempatkan dalam anggaran dasar, manifesto, atau dokumen politik. Ideologi harus menjadi cara partai memahami manusia, masyarakat, kekuasaan, keadilan, dan tujuan politik. Karena itu, sebuah ideologi membutuhkan basis epistemologi. Partai harus memiliki dasar mengenai bagaimana sebuah kebenaran politik diketahui dan diuji. Pandangan politik tidak cukup dibangun dari popularitas, hasil survei, slogan kampanye, atau kepentingan elektoral.

Di sinilah persoalan metafisika juga memperoleh tempat. Tidak semua pertanyaan mengenai manusia dan kehidupan dapat diselesaikan melalui pengukuran empiris. Pertanyaan mengenai keadilan, nilai, tujuan hidup, dan dasar moral kekuasaan memiliki dimensi filosofis. Dalam kerangka tersebut, Pancasila yang menjadi bagian dari gagasan politik Indonesia perlu ditempatkan sebagai pandangan yang dapat dibaca secara filosofis dan dipertanggungjawabkan secara rasional. Pancasila tidak cukup dijadikan simbol yang muncul dalam pidato ketika partai membutuhkan legitimasi. Jika Pancasila hendak menjadi dasar ideologis, substansinya harus hadir dalam cara partai memahami kekuasaan dan mengelola organisasi.

Ideologi baru memiliki makna ketika prinsip yang diyakini memengaruhi keputusan nyata. Partai yang berbicara tentang keadilan, misalnya, perlu memiliki konsekuensi terhadap cara partai memperlakukan kader. Partai yang berbicara tentang demokrasi harus memiliki konsekuensi terhadap mekanisme pengambilan keputusan internal. Partai yang berbicara tentang kesejahteraan harus memiliki gagasan yang jelas mengenai tujuan politik yang hendak dicapai. Tanpa hubungan tersebut, ideologi hanya menjadi dekorasi politik.

Empat Ukuran Substansi Ideologi

Substansi ideologi partai setidaknya dapat dilihat dari empat hal. Pertama, dasar pengetahuan. Partai harus mampu menjelaskan dari mana keyakinan politiknya berasal dan bagaimana keyakinan tersebut dapat diuji. Ideologi yang hanya dibangun dari slogan akan mudah berubah mengikuti kebutuhan politik.

Kedua, tujuan politik. Partai harus memiliki tujuan yang melampaui perebutan jabatan. Kekuasaan merupakan instrumen politik, bukan alasan terakhir keberadaan partai. Jika jabatan menjadi tujuan utama, ideologi akan mudah dikorbankan ketika kepentingan menuntut kompromi. Ketiga, nilai yang diperjuangkan. Ideologi harus memiliki nilai yang dianggap cukup tinggi untuk dipertahankan. Nilai tersebut menjadi batas bagi tindakan politik. Tanpa batas nilai, partai dapat membenarkan hampir semua tindakan selama menghasilkan keuntungan politik.

Keempat, universalitas gagasan. Ideologi tidak boleh berhenti pada kepentingan kelompok internal. Ideologi memang dapat memiliki identitas politik tertentu, tetapi gagasan yang ditawarkan harus memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Empat ukuran tersebut membuat ideologi tidak berhenti sebagai identitas formal. Ideologi menjadi alat untuk menguji konsistensi partai.

Ideologi Harus Mengendalikan Kekuasaan

Salah satu persoalan terbesar partai politik muncul ketika kekuasaan justru mengendalikan ideologi. Prinsip yang seharusnya menjadi pedoman akhirnya disesuaikan dengan kebutuhan kekuasaan. Ketika partai berada dalam posisi tertentu, sebuah prinsip dianggap penting. Ketika posisi berubah, prinsip yang sama dapat ditafsirkan secara berbeda. Pergeseran seperti itu dapat terjadi, tetapi jika perubahan terus-menerus mengikuti kepentingan kekuasaan, batas antara ideologi dan pragmatisme menjadi semakin kabur.

Ideologi seharusnya memiliki kemampuan untuk membatasi kekuasaan. Partai tidak hanya membutuhkan ideologi untuk menjelaskan kepada masyarakat siapa partai tersebut, tetapi juga membutuhkan ideologi untuk mengendalikan dirinya sendiri. Karena itu, ukuran ideologi bukan seberapa sering sebuah partai mengucapkannya. Ukurannya adalah seberapa jauh ideologi mampu memengaruhi keputusan ketika keputusan tersebut memiliki konsekuensi politik.

Ideologi yang tidak mampu membatasi kepentingan internal pada akhirnya akan kehilangan daya pembeda. Semua partai dapat berbicara tentang rakyat, keadilan, kesejahteraan, demokrasi, dan perubahan. Yang membedakan bukan kata-katanya, tetapi prinsip yang benar-benar digunakan ketika partai harus mengambil keputusan.

Dari Mesin Suara Menjadi Institusi Ideologis

Partai politik perlu kembali dipahami sebagai institusi yang memproduksi dan mengembangkan gagasan politik. Partai bukan sekadar kendaraan untuk memenangkan pemilu. Jika partai hanya berfungsi sebagai mesin pencari suara, kader akan lebih banyak dilatih untuk memenangkan kontestasi daripada memahami alasan ideologis di balik perjuangan politik. Pendidikan politik karena itu tidak boleh berhenti pada teknik kampanye, komunikasi politik, atau strategi memenangkan pemilu. Kader perlu memahami mengapa partai memperjuangkan sesuatu, nilai apa yang menjadi batas, dan tujuan politik apa yang hendak dicapai.

Partai juga perlu memiliki ruang untuk menguji gagasannya sendiri. Ideologi yang sehat tidak takut terhadap kritik. Sebaliknya, kritik diperlukan untuk mengetahui apakah prinsip yang diyakini masih memiliki dasar argumentasi atau hanya bertahan sebagai kebiasaan. Di sinilah partai dapat berfungsi sebagai laboratorium pemikiran politik. Gagasan diuji, argumentasi diperiksa, kebijakan dibandingkan dengan prinsip, dan pengalaman politik digunakan untuk memperbaiki pemahaman ideologis. Perubahan semacam itu tidak dapat dilakukan melalui kekerasan. Keyakinan tidak lahir dari paksaan. Propaganda dan pencitraan juga tidak cukup untuk membangun ideologi yang kokoh. Perubahan yang lebih mendasar membutuhkan pendidikan yang membuat seseorang memahami alasan di balik sebuah keyakinan.

Mengembalikan Substansi Ideologi

Keroposnya ideologi partai politik bukan terutama karena masyarakat kehilangan slogan politik. Persoalannya justru ketika slogan masih banyak, tetapi hubungan antara slogan, prinsip, dan tindakan semakin lemah. Politik akli menawarkan cara melihat persoalan tersebut dari dasar. Partai harus mampu membedakan kepentingan yang lahir dari nafsu kekuasaan dengan harapan yang lahir dari kesadaran rasional tentang nilai yang ingin diperjuangkan.

Ideologi bukan alat untuk memperindah citra partai. Ideologi adalah alasan mengapa sebuah partai ada, kekuasaan diperjuangkan, keputusan diambil, dan perjuangan politik dipertahankan. Karena itu, ukuran keberadaan ideologi tidak terletak pada banyaknya jargon yang digunakan. Ukurannya terlihat ketika partai harus memilih antara kepentingan kekuasaan dan prinsip yang diyakini. Pada saat itulah substansi ideologi diuji. Partai politik yang ingin memiliki ideologi yang hidup harus berani menjadikan ideologi sebagai pedoman untuk mengatur dirinya sendiri. Kekuasaan harus tunduk pada prinsip, bukan prinsip yang terus menyesuaikan diri dengan kekuasaan.

Jika politik mampu bergerak ke arah tersebut, partai tidak lagi sekadar menjadi kendaraan perebutan suara. Partai dapat kembali menjadi institusi yang mendidik kader, memproduksi gagasan, menguji nilai, dan mengarahkan kekuasaan pada tujuan yang diyakini benar. Di situlah politik akli menemukan maknanya. Politik tidak lagi digerakkan semata oleh siapa mendapatkan kekuasaan, tetapi oleh gagasan tentang untuk apa kekuasaan digunakan dan nilai apa yang harus tetap hidup ketika kekuasaan berada di tangan.